PKSTangerang.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jember, Jawa Timur, mengingatkan Bupati MZA Djalal agar tidak meremehkan opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan pelaksanaan APBD 2014.
Hasil audit BPK menunjukkan laporan keuangan APBD 2014 wajar dengan pengecualian (WDP). Ini berarti ada penurunan opini, yang sebelumnya BPK menilai laporan keuangan APBD 2013 wajar tanpa pengecualian.
"Hendaknya bupati tidak menganggap remeh opini BPK. Apalagi hanya sekedar menganggap bahwa opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) yang telah diberikan BPK RI hanya dikarenakan adanya perubahan standar penilaian," kata juru bicara Fraksi PKS Nur Hasan, Rabu (10/6/2015).
Nur Hasan meminta agar opini BPK ini dipahami identik dengan adanya kekurangan dalam manajerial pengelolaan pemerintahan Kabupaten Jember. "Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI harus benar-benar dijadikan acuan dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014." Kata Nur.
FPKS berharap hasil pemeriksaan tidak hanya memuaskan pada sisi yuridis dan administrasi. Lebih dari itu, hasil pemeriksaan harus pula berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jember.
"Pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014 minimal memberikan gambaran informasi dan terukurnya keuangan daerah. Pembahasan LPP APBD bukan hanya rutinitas belaka, namun harus dipahami sebagai sebuah tuntutan terhadap proses akuntabilitas pelaksanaan APBD," kata Nur Hasan.
"Jadi yang disajikan bukan hanya target dan realisasi, tapi lebih dari itu, harus disajikan pula input, output dan outcome dari sebuah kegiatan anggaran," tambah Nur.
Fraksi PKS menilai, sepuluh permasalahan yang dipaparkan dalam LHP BPK bukan masalah baru. "Masalah ringan seperti penyertaan modal di Apotik Bedadung, pengelolaan aset daerah yang belum tertib, pengelolaan piutang pajak bumi dan bangunan, catatan-catatan tentang Jember Sport Garden, sebenarnya sudah terbahas panjang lebar pada rapat dengar pendapat antara komisi-komisi dengan satuan kerja terkait," kata Nur.
Fraksi PKS meminta kepada pemangku kebijakan dan pelaksana anggaran bisa mengambil pelajaran dari pelaksanaan mega proyek Jember Sport Garden. "Susah payah pembangunan JSG, termasuk masalah keterlambatan penyelesaian kegiatan, hendaknya bisa dijadikan dasar untuk beritikad baik dalam pemanfaatan JSG," kata Nur.
Selain mengkritik kinerja APBD 2014, Fraksi PKS juga mengapresiasi Perubahan APBD 2015. "Pemerintahan Kabupten Jember masih memiliki keberpihakan yang sangat positif kepada kepentingan rakyat. Berapapun anggaran yang kita miliki dalam Perubahan APBD 2015 ini semoga bisa dikelola dengan sebaik-baiknya," kata Nur.
"Misalnya dana sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) aktif yang diperuntukan kesejahteraan seluruh pegawai pemerintah segera dicarikan terobosan yang lancar dan aman. Juga dana-dana yang peruntukannya sudah jelas, seperti bagi hasil cukai dan tembakau, bisa benar-benar teralokasikan dengan baik," kata Nur. [bertitajatim.com]
Hasil audit BPK menunjukkan laporan keuangan APBD 2014 wajar dengan pengecualian (WDP). Ini berarti ada penurunan opini, yang sebelumnya BPK menilai laporan keuangan APBD 2013 wajar tanpa pengecualian.
"Hendaknya bupati tidak menganggap remeh opini BPK. Apalagi hanya sekedar menganggap bahwa opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) yang telah diberikan BPK RI hanya dikarenakan adanya perubahan standar penilaian," kata juru bicara Fraksi PKS Nur Hasan, Rabu (10/6/2015).
Nur Hasan meminta agar opini BPK ini dipahami identik dengan adanya kekurangan dalam manajerial pengelolaan pemerintahan Kabupaten Jember. "Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI harus benar-benar dijadikan acuan dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014." Kata Nur.
FPKS berharap hasil pemeriksaan tidak hanya memuaskan pada sisi yuridis dan administrasi. Lebih dari itu, hasil pemeriksaan harus pula berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jember.
"Pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014 minimal memberikan gambaran informasi dan terukurnya keuangan daerah. Pembahasan LPP APBD bukan hanya rutinitas belaka, namun harus dipahami sebagai sebuah tuntutan terhadap proses akuntabilitas pelaksanaan APBD," kata Nur Hasan.
"Jadi yang disajikan bukan hanya target dan realisasi, tapi lebih dari itu, harus disajikan pula input, output dan outcome dari sebuah kegiatan anggaran," tambah Nur.
Fraksi PKS menilai, sepuluh permasalahan yang dipaparkan dalam LHP BPK bukan masalah baru. "Masalah ringan seperti penyertaan modal di Apotik Bedadung, pengelolaan aset daerah yang belum tertib, pengelolaan piutang pajak bumi dan bangunan, catatan-catatan tentang Jember Sport Garden, sebenarnya sudah terbahas panjang lebar pada rapat dengar pendapat antara komisi-komisi dengan satuan kerja terkait," kata Nur.
Fraksi PKS meminta kepada pemangku kebijakan dan pelaksana anggaran bisa mengambil pelajaran dari pelaksanaan mega proyek Jember Sport Garden. "Susah payah pembangunan JSG, termasuk masalah keterlambatan penyelesaian kegiatan, hendaknya bisa dijadikan dasar untuk beritikad baik dalam pemanfaatan JSG," kata Nur.
Selain mengkritik kinerja APBD 2014, Fraksi PKS juga mengapresiasi Perubahan APBD 2015. "Pemerintahan Kabupten Jember masih memiliki keberpihakan yang sangat positif kepada kepentingan rakyat. Berapapun anggaran yang kita miliki dalam Perubahan APBD 2015 ini semoga bisa dikelola dengan sebaik-baiknya," kata Nur.
"Misalnya dana sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) aktif yang diperuntukan kesejahteraan seluruh pegawai pemerintah segera dicarikan terobosan yang lancar dan aman. Juga dana-dana yang peruntukannya sudah jelas, seperti bagi hasil cukai dan tembakau, bisa benar-benar teralokasikan dengan baik," kata Nur. [bertitajatim.com]
Posting Komentar