 |
| Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini |
PKSTangerang.com - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyatakan, fraksinya mendukung pengelolaan sumber daya alam (SDA) Indonesia secara mandiri. Namun, harus didukung oleh regulasi yang baik untuk mewujudkannya.
"Kami mendukung pengelolaan sumber daya alam secara mandiri untuk kepentingan rakyat," katanya saat membuka seminar bertajuk "Urgensi Revisi UU Minerba dalam Mewujudkan Kedaulatan Bangsa" di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2015).
Jazuli mengatakan, bahwa seluruh kekayaan alam di bumi Indonesia harus dikelola negara sebesar-besarnya untuk rakyat karena merupakan amanat konstitusi. Dirinya pun menekankan agar revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) perlu dilakukan karena untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
"Fokus kerja fraksi pada persoalan keumatan, kerakyatan, dan nasionalisme kebangsaan, salah satunya dalam sumber daya alam," katanya.
Jazuli menambahkan, bahwa nasionalisme kebangsaan bukan hanya sekadar upacara bendera yang hanya menjadi simbol, melainkan harus melekat di hati dan jiwa seluruh komponen bangsa. Dalam konteks SDA, sambungnya, jangan sampai negeri yang kaya, tetapi regulasinya menguntungkan negara lain.
"Tidak mungkin kita tidak buka pergaulan dengan bangsa asing. Namun, kerjasama yang dibangun adalah Indonesia harus menjadi tuan di rumahnya," ujarnya.
Sehingga, kata Jazuli, Fraksi PKS ingin berkontribusi dalam merumuskan kemandirian SDA itu dalam bentuk regulasi, yaitu dengan merevisi UU Minerba. Undang-undang tersebut sudah masuk Prolegnas 2015. Apabila tak tuntas, fraksinya akan memperjuangkannya pada 2016.
"Berbagai pihak dari kalangan pengusaha, akademisi, pengamat, dan masyarakat sipil banyak menanti adanya revisi UU Minerba," ujarnya.
Menurut Jazuli, revisi UU tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dan memerlukan adanya peta jalan yang jelas. Tentunya dengan mengutamakan kepentingan nasional, dan mengakomodasi segala kepentingan stakeholder.
"Kami mendukung pengelolaan sumber daya alam secara mandiri untuk kepentingan rakyat," katanya saat membuka seminar bertajuk "Urgensi Revisi UU Minerba dalam Mewujudkan Kedaulatan Bangsa" di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2015).
Jazuli mengatakan, bahwa seluruh kekayaan alam di bumi Indonesia harus dikelola negara sebesar-besarnya untuk rakyat karena merupakan amanat konstitusi. Dirinya pun menekankan agar revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) perlu dilakukan karena untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
"Fokus kerja fraksi pada persoalan keumatan, kerakyatan, dan nasionalisme kebangsaan, salah satunya dalam sumber daya alam," katanya.
Jazuli menambahkan, bahwa nasionalisme kebangsaan bukan hanya sekadar upacara bendera yang hanya menjadi simbol, melainkan harus melekat di hati dan jiwa seluruh komponen bangsa. Dalam konteks SDA, sambungnya, jangan sampai negeri yang kaya, tetapi regulasinya menguntungkan negara lain.
"Tidak mungkin kita tidak buka pergaulan dengan bangsa asing. Namun, kerjasama yang dibangun adalah Indonesia harus menjadi tuan di rumahnya," ujarnya.
Sehingga, kata Jazuli, Fraksi PKS ingin berkontribusi dalam merumuskan kemandirian SDA itu dalam bentuk regulasi, yaitu dengan merevisi UU Minerba. Undang-undang tersebut sudah masuk Prolegnas 2015. Apabila tak tuntas, fraksinya akan memperjuangkannya pada 2016.
"Berbagai pihak dari kalangan pengusaha, akademisi, pengamat, dan masyarakat sipil banyak menanti adanya revisi UU Minerba," ujarnya.
Menurut Jazuli, revisi UU tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dan memerlukan adanya peta jalan yang jelas. Tentunya dengan mengutamakan kepentingan nasional, dan mengakomodasi segala kepentingan stakeholder.
Sumber: Okezone.com
Posting Komentar