 |
| Ketua umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (kedua kanan) didampingi Ketua Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Luar Negeri PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas menyerahkan cinderamata kepada Ketua Dewan Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri (kedua kiri) bersama Presiden PKS (Foto: Antara) |
PKSTangerang.com - Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersilaturahim dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta pada Rabu (6/1). Hadir dalam agenda tersebut Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, Presiden PKS Sohibul Iman, dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.
Kewirausahaan adalah salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Presiden PKS Sohibul Iman, mengatakan telah mengajukan RUU Kewirausahaan untuk segera disahkan. "UU Kewirausahaan sudah disepakati Badan Legislasi (Baleg) dan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas)," katanya.
Ia melanjutkan, alat kelengkapan dewan terkait akan membahas rancangan undang-undang tersebut lalu menyerahkannya ke pemerintah. Ia berharap, pada 2016 seluruh proses tersebut bisa selesai.
"PKS memiliki tujuan untuk melakukan transformasi struktural. Di sektor perekonomian, PKS menilai perlu ada penguatan kewirausahaan yang dibekali dengan kekuatan undang-undang," kata dia.
Sohibul mengaku, dalam proses pengesahan undang-undang terdapat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Ia berharap, ormas Islam seperti Muhammadiyah dapat memberi masukan untuk memperkuatnya.
Dalam pertemuan tersebut, Sohibul mengaku PKS dan Muhammadiyah memiliki kesamaan dalam melihat persoalan yang dihadapi bangsa. "Kalau kita sama-sama ingin memperbaiki bangsa maka perlu komunikasi teratur (antara parpol dan ormas)," ujarnya.
Sohibul mengaku, akan meningkatkan intensitas hubungan dengan ormas-ormas untuk menerima masukan terkait perpolitikan dan kasus-kasus tertentu.
Kewirausahaan adalah salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Presiden PKS Sohibul Iman, mengatakan telah mengajukan RUU Kewirausahaan untuk segera disahkan. "UU Kewirausahaan sudah disepakati Badan Legislasi (Baleg) dan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas)," katanya.
Ia melanjutkan, alat kelengkapan dewan terkait akan membahas rancangan undang-undang tersebut lalu menyerahkannya ke pemerintah. Ia berharap, pada 2016 seluruh proses tersebut bisa selesai.
"PKS memiliki tujuan untuk melakukan transformasi struktural. Di sektor perekonomian, PKS menilai perlu ada penguatan kewirausahaan yang dibekali dengan kekuatan undang-undang," kata dia.
Sohibul mengaku, dalam proses pengesahan undang-undang terdapat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Ia berharap, ormas Islam seperti Muhammadiyah dapat memberi masukan untuk memperkuatnya.
Dalam pertemuan tersebut, Sohibul mengaku PKS dan Muhammadiyah memiliki kesamaan dalam melihat persoalan yang dihadapi bangsa. "Kalau kita sama-sama ingin memperbaiki bangsa maka perlu komunikasi teratur (antara parpol dan ormas)," ujarnya.
Sohibul mengaku, akan meningkatkan intensitas hubungan dengan ormas-ormas untuk menerima masukan terkait perpolitikan dan kasus-kasus tertentu.
Sumber: republika.co.id
Posting Komentar