Dihapusnya Anggaran Modal untuk Rakyat Miskin Dipertanyakan

Anggota Fraksi PKS Banten Bonie Mufidjar

Kabtangerang.pks.id - Anggota Fraksi PKS Banten Bonie Mufidjar menanyakan penghapusan modal bergulir untuk masyarakat miskin pada APBD perubahan tahun anggaran 2016 sebesar Rp15 miliar. Ia juga mempertanyakan mengapa anggaran tersebut dihapus padahal program dana bergulir tersebut langsung bersentuhan dengan masyarakat miskin. 

Pada kesempatan tersebut Bonie mengatakan, pada prinsipnya ia sangat mendukung setiap program yang bersentuhan dengan masyarakat terutama usaha kecil dan menengah. Hal itu mengingat hingga kini masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan dana. 

Anggaran yang dihapus, sebut Bonie, akan bermanfaat seperti untuk koperasi masyarakat, pengembangan UMKM dan yang pasti untuk membantu perekonomian masyarakat ketimbang dinas atau badan membuat program dan kegiatan yang bersifat seremonial.

“Dana usulan sebesar kurang lebih Rp15 miliar yang dihapus dialihkan untuk apa? Kami ingin melihat lebih rinci. Saran kami sebaiknya diprioritaskan untuk membantu usaha permodalan masyarakat kecil dan menengah, sehingga benar-benar membantu masyarakat,” kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten itu di gedung DPRD kawasan KP3B Curug Kota Serang. Rabu (28/09/2016). 

Hal itu penting guna membantu masyarakat kecil atau kelas bawah guna meningkatkan perekonomiannya. Ia juga menanyakan tentang penghapusan anggaran pada penyertaan modal kepada bank pembangunan daerah Jawa Barat Banten (Bank BJB) pada APBD tahun anggaran 2016 sebesar Rp56 milar. untuk penyertaan modal kepada Bank BJB yang ditetapkan sejak tahun 2007 melalui perda nomor 3 tahun 2007 tentang penyertaan modal.

Masih menurut Bonie, dari data yang dihimpun, sampai dengan 2015, pemprov Banten baru menyertakan modal sebesar Rp130,1 miliar dari target penyertaan modal sebesar Rp600 miliar atau sisa modal yang belum disertakan sebesar Rp469.8 miliar.

"Konsekuensi dari penghapusan penyertaan modal pada tahun 2016 adalah deviden dari Bank BJB untuk Pemprov Banten akan berkurang dan bagi saham dipastikan juga akan menurun. Tentu ini akan merugikan pemprov dan masyarakat Banten," tutupnya.

Sumber: banten.pks.id