Breaking News

Pemilu 2019 Diharapkan Lahir Pemimpin Negarawan

Kabtangerang.pks.idPelaksanaan Pemilu 2019 harus dijadikan momentum untuk menguatkan sistem pemerintahan presidensial sekaligus mempercepat konsolidasi demokrasi. Pemilu 2019 juga diharapkan lahir pemimpin negarawan di semua level pemerintahan.

Hal itu disampaikan Direktur Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Dr Bahtiar di Jakarta, kemarin. Pernyataan ini juga diutarakannya saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk, “Menggagas Pemilu Ideal pada Tahun 2019” yang diselenggarakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Gedung DPR, pekan lalu.

Bahtiar mengemukakan, pada Pemilu 2019, untuk pertama kalinya akan digelar pemilihan legislatif dan pemilihan presiden secara serentak. "Pemilu serentak pada 2019 ini sangat strategis dan penting maknanya bagi bangsa Indonesia karena baru pertama kali dilakukan. Momentum ini jangan disia-siakan untuk membangun sistem politik yang lebih lebih ajek dan bermartabat," katanya.

Ia menambahkan, sistem politik yang ingin dibangun dalam RUU Penyelenggara Pemilu yang akan dibahas DPR dan pemerintah pada akhir September ini akan menempatkan rakyat sebagai pemegang sah kedaulatan. Sekaligus memperkuat pilar-pilar demokrasi.

“Sangat penting sistem pemilu yamg mampu memperkuat sistem pemerintahan presidensial sekaligus mempercepat proses konsolidasi demokrasi,” katanya.

Ia mengingatkan, pemilu adalah instrumen politik di sebuah negara demokrasi untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang negarawan. Lewat pemilu pula, pilar-pilar demokrasi, seperti partai dikuatkan dan hak rakyat untuk mendapatkan pemimpin berkualitas harus dijamin.

Karena itu, diperlukan regulasi yang komprehensif. Dalam kontek itulah, Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu sangat penting artinya. “Kita berharap nanti lewat pemilu serentak bisa menghasilkan pemimpin yang negarawan di semua level pemerintahan,” kata Bahtiar.

Dalam diskusi itu, politisi PKS Jazuli Juwaini, mengatakan praktek demokrasi di Indonesia saat ini terlalu liberal. Menurut dia, harus ada keberanian untuk mengoreksi sistem demokrasi yang terlalu liberal tersebut. Pemilu serentak pada 2019, adalah momentum tepat mengoreksi sistem demokrasi. “Koreksi diperlukan, agar demokrasi yang diterapkan, tak salah kaprah dan kebablasan. Demokrasi yang berkarakter yang diperlukan,” kata Jazuli.

Faktanya, lanjut Jazuli, tatanan demokrasi makin tak jelas. Bahkan rusak oleh praktek demokrasi liberal. Dan itu terjadi dalam pemilu 2014.Sebab itu RUU Penyelenggaraan Pemilu yang disusun pemerintah sangat strategis. Rancangan regulasi tersebut harus bisa mengembalikan demokrasi yang lebih bermartabat.

“Sistem pemilu harus dievaluasi. Sekarang terlalu liberal,” katanya. Salah satu yang perlu dievaluasi, kata dia, adalah sistem proporsional terbuka.

Sistem tersebut harus diakui justru telah menyuburkan praktik politik uang. Bahkan praktik lancung tersebut dilakukan dengan terang-terangan.Jazuli juga berharap, Pemilu 2019 dapat menguatkan fungsi partai politik.

“Juga terjadi kompetisi yang tidak sehat antar kandidat dalam parpol dan antar parpol, makin menguatnya figur yang asal populer tapi bukan kader parpol, dan cenderung melemahnya peran partai politik,” katanya.

Politikus senior itu berharap, partai politik tidak hanya sekadar seperti tempat pencarian bakat.“Tapi, dalam tataran ideal, juga dapat melakukan fungsi rekrutmen anggota dan pemimpin politik, pendidikan politik, dan juga kaderisasi,” ujarnya.

Sumber: suarakarya.id

Tidak ada komentar