PKS Siapkan Caleg Perempuan Berkualitas

Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP PKS Wirianingsih.

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyiapkan calon anggota legislatif (caleg) perempuan yang berkualitas untuk ikut mewarnai pemilihan umum (pemilu) tahun 2019. Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP PKS Wirianingsih mengatakan perempuan terkenal dengan kehalusan nurani yang senantiasa mewarnai sifat-sifat keperempuanannya.

“Sifat-sifat keperempuan tersebut dapat menjadikan para politisi perempuan lebih peka atau sensitif terhadap perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik," kata Wirianingsih dalam rilis, Sabtu (10/3).

Menurut Wirianingsih, ada dua hal yang harus disiapkan oleh para perempuan yang akan terjun ke ranah politik, yaitu landasan ideologi sebagai dasar dan tujuan perjuangan. Persiapan lainnya, yakni memiliki kecakapan dalam menjalankan peran politiknya. 

Ia mengingatkan caleg perempuan bahwa berpolitik merupakan pilihan sadar untuk memperjuangkan cita-cita luhur dalam mendirikan negara, yaitu untuk tercapainya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Caranya dengan membuat regulasi untuk mengatur kehidupan berbangsa agar tertib dan damai.

"Kebijakan dibuat juga untuk melindungi segenap rakyat dari berbagai tantangan dan ancaman yang berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan," paparnya.

Menurut dia, titik rawan perempuan berpolitik adalah pada keterbatasan modal kampanye. Karena itu, penting untuk melakukan kompetisi dengan sehat. 

Selain itu, Wirianingsih juga menambahkan agar menjadikan politik kaya akan muatan edukasi politik kepada masyarakat. Dengan demikian, permasalahan kemiskinan, kebodohan, dan gizi buruk yang selalu menjadi pekerjaan besar dapat terputuskan.

"Edukasi politik harus dilakukan agar rakyat menjadi pintar dan tidak selalu dibodohi. Rakyat harus memilih wakilnya yang terpercaya, bukan siapa yang membayar dengan mahal," tambahnya.

Sebelumnya, Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Junaidi Auly mengingatkan agar kebijakan pemerintah dapat fokus mengatasi ketimpangan sebagai upaya untuk menghindarkan disintegrasi bangsa. Menurut Junaidi, jika ketimpangan terus dibiarkan, maka ke depannya akan berdampak buruk terhadap integrasi bangsa.

Sebab, ketimpangan tersebut tak mencerminkan nilai pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ia mengingatkan sejumlah kajian menunjukkan bahwa sekitar 64 persen dari total Rp 5.279 triliun simpanan yang ada di perbankan nasional dikuasai oleh 0,2 persen orang terkaya di negeri ini.

Selain itu, ujar dia, data lain menunjukkan pertumbuhan 40 orang terkaya di Indonesia empat kali lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi nasional selama periode 2006-2016. "(Ketimpangan) jika tidak ditangani dengan serius bisa menghambat pertumbuhan ekonomi kita yang belum juga mencapai target," paparnya.

Sumber: republika.co.id