Breaking News

Delegasi Parlemen Indonesia Dorong Penanganan Korban Konflik Bersenjata ‎di Sidang IPU

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini

JAKARTA - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mendorong parlemen di seluruh negara menjadikan sidang parlemen internasional (IPU) sebagai momentum untuk mengkampanyekan anti kekeresan bersenjata. Sehingga dunia yang lebih aman, damai, dan berkeadilan.

"Kita menyerukan dan mendorong parlemen dunia untuk menjadikan Sidang IPU sebagai momentum mempromosikan dunia yang lebih aman damai dan berkeadilan baik dalam aspek pembangunan, ekonomi, perdagangan, demokrasi dan hak asasi manusia maupun dalam upaya menghentikan perang, konflik dan kekerasan bersenjata di berbagai belahan dunia yang hanya menghasilkan penderitaan umat manusia," ujar Jazuli dalam siaran persnya, Jumat, (19/10/2018).

Sejumlah isu dibahas dalam sidang parlemen internasional untuk menghasilkan resolusi yang akan diadopsi dalam Sidang IPU 139 kali ini, mulai dari pembangunan berkelanjutan, ekonomi dan perdagangan, perdamaian dan keamanan internasional, hingga isu demokrasi, hak asasi manusia, pmberdayaan perempuan serta penanganan pengungsi dan imigran.

Delegasi Indonesia dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Fadli Zon, Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf dan Wakil Ketua Rofi Munawar dengan anggota Jazuli Juwaini, Evita Nursanty, Achmad Ferial, Melani Suharli, Irine Yusiana, Aryo Djojohadikusumo dan Dave Fikarno.

Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) 139 tersebut digelar di Jenewa, Swiss 14-18 Oktober 2018.

Jazuli mengatakan delegasi dari Indonesia memberikan penekanan pada isu penanganan korban perang, konflik, dan kekerasan bersenjata yang terjadi di dunia khususnya terhadap nasib rakyat Palestina, Suriah, Yaman dan Rohingnya di Myanmar.

"Delegasi Indonesia menjadi satu-satunya negara yang menyuarakan penyelesaian tuntas dan komprehensif atas nasib pengungsi dan korban kekerasan bersenjata khususnya di Palestina, Suriah, Yaman dan Rohingya di Myanmar," ujar Jazuli.

"Proposal kita tegas hentikan perang, konflik dan kekerasan. Berikan hak perlindungan kepada para korban dan pengungsi khususnya perlindungan kepada perempuan dan anak-anak," lanjutnya.

Anggota Komisi I DPR ini juga menegaskan, dunia tidak boleh berhenti hanya dengan mengutuk, menyesalkan atau mengecam. Tapi, harus mengambil langkah nyata dengan memberikan solusi yang komprehensif.

"Kita anggota parlemen dunia yang mewakili rakyat dunia semestinya mampu mewujudkan solusi tersebut dengan mendesak negara-negara anggota IPU menyelesaikan masalah kemanusiaan ini dengan terukur dan komprehensif," paparnya.

Perang, konflik, dan kekerasan bersenjata, menurut Jazuli, menjadi penyebab terbesar lahirnya korban jiwa dan kemanusiaan khususnya bagi perempuan dan anak-anak, pengungsian besar-besaran, keterpisahan antarkeluarga, dan tercerabutnya warga masyarakat dari akar sosial dan bangsanya.

Untuk itu delegasi Indonesia meminta negara yang terlibat perang, konflik dan kekerasan bersenjata melakukan upaya damai dan rekonsiliasi.

Negara-negara adidaya diminta tidak melakukan standar ganda. Mewujudkan perdamaian bersamaaan dengan penanganan dan perlindungan korban perang dan kekerasan bersenjata adalah tanggung jawab kita bersama.

Sumber: Tribunnews.com

Tidak ada komentar