 |
| Ahmad Zainudin |
PKSTangerang.com - Wakil Ketua FPKS MPR RI Ahmad Zainuddin menyesalkan lemahnya kepemimpinan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurutnya, konflik elit yang terjadi saat ini cukup luar biasa, meski era pemerintahan Jokowi-JK baru berjalan setahun. Hal itu disampaikan Zainuddin, saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, di Matraman, Jakarta Timur, Rabu (25/11/2015).
"Ini menunjukkan belum efektifnya atau lemahnya kepemimpinan saat ini," ujar Zainuddin dalam siaran persnya kepada dakwatuna.com, Rabu (25/11/2015).
Zainuddin mengatakan, pada awalnya publik dikhawatirkan dengan konflik antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) pasca Pilpres yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Hal itu dikuatkan saat pembahasan UU MD3 dan pembentukan pimpinan di DPR RI.
"Namun itu tidak lama. Justru yang terjadi setelah itu, konflik yang ada hingga saat ini terjadi di tubuh pemerintah sendiri. Di antara partai-partai KIH dan pendukung pemerintah. Ini menunjukkan ketidaksolidan pemerintah," ujar anggota Komisi I DPR RI ini.
Dia mencontohkan, saat penunjukkan Komjen Pol Budi Gunawan oleh Presiden Jokowi yang justru lebih besar ditentang oleh KIH sendiri. Kisruh di tubuh Polri akibat keputusan Presiden merembet kepada munculnya konflik Polri vs KPK jilid tiga. Dalam konflik ini, lanjutnya, sikap Presiden mendapat sorotan publik karena lamban.
Konflik berikutnya, Zainuddin manambahkan, intervensi pemerintah memecah belah dua partai KMP yaitu Golkar dan PPP, dengan tujuan untuk memperkuat basis dukungan pemerintah di parlemen. Namun belakangan, Mahkamah Agung justru memutuskan keabsahan Golkar pimpinan Aburizal Bakrie dan PPP pimpinan Djan Farid, yang keduanya tetap berada di KMP.
Para pembantu presiden, lanjut Zainuddin, juga sering menciptakan kontroversi dan tidak kompak. Justru yang terlihat sekarang KIH yang lebih banyak merongrong pemerintah. Sementara KMP sejak awal menegaskan mendukung program pemerintah yang baik namun dengan cara lain, yaitu oposisi.
"Sekarang muncul konflik Freeport. Menteri ESDM Sudirman Said mengadukan Ketua DPR Setya Novanto. Menyeret-nyeret Menkopolhukam Luhut Panjaitan. Luhut tidak satu suara dengan Wapres JK. Ini eksekutif seperti menyerang legislatif," imbuhnya.
Menurutnya, pemerintah saat ini harus mengevaluasi kembali bingkai kebijakan politiknya. Konflik elit yang berkepanjangan justru akan semakin memperlemah pemerintahan dan mengundang intervensi asing sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah yang berlandaskan Nawa Cita tidak dapat terwujud dengan baik.
Politisi dapil DKI Jakarta ini mendorong agar pemerintah memperkuat kepemimpinan dan soliditas kabinet agar kinerja pemerintahan berjalan efektif. Publik belum melihat perwujudan Nawa Cita sebagaimana yang dijanjikan dalam setahun kepemimpinan Jokowi-JK.
"Ini konflik-konflik yang sengaja diciptakan dan dibiarkan. Skenario konflik elit yang sengaja dibuat agar negara ini tidak stabil.
Kalau begini, negara tidak maju maju, mudah diintervensi asing. Apalagi kita mau masuk MEA. Pemerintah harus berbenah," jelas politisi PKS ini.
"Ini menunjukkan belum efektifnya atau lemahnya kepemimpinan saat ini," ujar Zainuddin dalam siaran persnya kepada dakwatuna.com, Rabu (25/11/2015).
Zainuddin mengatakan, pada awalnya publik dikhawatirkan dengan konflik antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) pasca Pilpres yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Hal itu dikuatkan saat pembahasan UU MD3 dan pembentukan pimpinan di DPR RI.
"Namun itu tidak lama. Justru yang terjadi setelah itu, konflik yang ada hingga saat ini terjadi di tubuh pemerintah sendiri. Di antara partai-partai KIH dan pendukung pemerintah. Ini menunjukkan ketidaksolidan pemerintah," ujar anggota Komisi I DPR RI ini.
Dia mencontohkan, saat penunjukkan Komjen Pol Budi Gunawan oleh Presiden Jokowi yang justru lebih besar ditentang oleh KIH sendiri. Kisruh di tubuh Polri akibat keputusan Presiden merembet kepada munculnya konflik Polri vs KPK jilid tiga. Dalam konflik ini, lanjutnya, sikap Presiden mendapat sorotan publik karena lamban.
Konflik berikutnya, Zainuddin manambahkan, intervensi pemerintah memecah belah dua partai KMP yaitu Golkar dan PPP, dengan tujuan untuk memperkuat basis dukungan pemerintah di parlemen. Namun belakangan, Mahkamah Agung justru memutuskan keabsahan Golkar pimpinan Aburizal Bakrie dan PPP pimpinan Djan Farid, yang keduanya tetap berada di KMP.
Para pembantu presiden, lanjut Zainuddin, juga sering menciptakan kontroversi dan tidak kompak. Justru yang terlihat sekarang KIH yang lebih banyak merongrong pemerintah. Sementara KMP sejak awal menegaskan mendukung program pemerintah yang baik namun dengan cara lain, yaitu oposisi.
"Sekarang muncul konflik Freeport. Menteri ESDM Sudirman Said mengadukan Ketua DPR Setya Novanto. Menyeret-nyeret Menkopolhukam Luhut Panjaitan. Luhut tidak satu suara dengan Wapres JK. Ini eksekutif seperti menyerang legislatif," imbuhnya.
Menurutnya, pemerintah saat ini harus mengevaluasi kembali bingkai kebijakan politiknya. Konflik elit yang berkepanjangan justru akan semakin memperlemah pemerintahan dan mengundang intervensi asing sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah yang berlandaskan Nawa Cita tidak dapat terwujud dengan baik.
Politisi dapil DKI Jakarta ini mendorong agar pemerintah memperkuat kepemimpinan dan soliditas kabinet agar kinerja pemerintahan berjalan efektif. Publik belum melihat perwujudan Nawa Cita sebagaimana yang dijanjikan dalam setahun kepemimpinan Jokowi-JK.
"Ini konflik-konflik yang sengaja diciptakan dan dibiarkan. Skenario konflik elit yang sengaja dibuat agar negara ini tidak stabil.
Kalau begini, negara tidak maju maju, mudah diintervensi asing. Apalagi kita mau masuk MEA. Pemerintah harus berbenah," jelas politisi PKS ini.
Sumber: kabarpks.com
Posting Komentar