PKS Soroti Minimnya Anggaran Publik di RAPBD Banten 2016

Anggota FPKS DPRD Banten Budi Prajogo

PKSTangerang.com - Fraksi Partai Keadilan sejahtera (FPKS) DPRD Provinsi Banten menyoroti ketimpangan perbandingan belanja langsung dan tidak langsung dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2016. Idealnya, perbedaan belanja langsung dengan belanja tidak langsung tidak begitu besar.

Menurut anggota FPKS DPRD Banten Budi Prajogo, jika lebih besar belanja tidak langsung, maka mengindikasikan kebijakan anggaran tidak memihak kepada kepentingan rakyat.

"Semestinya kebijakan anggaran lebih mengarah kepada kepentingan rakyat dengan memperbanyak anggaran langsung, bukan sebaliknya," kata Budi dalam rapat paripurna DPRD Banten, Rabu (11/11).

Rapat paripurna ini merupakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RAPBD yang telah diajukan Gubernur Banten, pada Senin (9/11) lalu.

"Belanja tidak langsung sebesar Rp5,9 triliun sementara belanja langsung sebesar Rp3,4 triliun," tambah Budi.

Menurut anggota Badan Anggaran DPRD Banten itu, anggaran belanja langsung khususnya belanja modal, barang dan jasa jika dikurangi belanja pegawai dan dikelompokan lagi maka anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akan semakin berkurang.

"Apakah pengurangan anggaran yang terjadi seperti pada Dinas Bina Marga Tata Ruang (BMTR) dan Dinas Kesehatan akibat tidak maksimalnya dalam menggunakan anggaran? Mohon penjelasan!" tanya Budi.

Gubernur Provinsi Banten, Rano Karno juga diminta menjelaskan target alokasi anggaran kesehatan pada RAPBD sebesar 10 persen, apakah alokasi anggarannya sudah meliputi seluruh fungsi kesehatan atau belum.

"Kami juga minta penjelasan dari Gubernur terkait anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung, karena anggaran belanja tidak langsung lebih besar dari anggaran belanja langsung," ujar Budi.

Diketahui RAPBD tahun anggaran 2016 yang diusulkan Gubernur Banten sebesar Rp8,565 triliun yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp5,091 triliun dengan meliputi belanja pegawai Rp 637,222 miliar, belanja hibah Rp1,843 triliun, belanja bantuan sosial Rp172,580 miliar, belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota Rp2,024 triliun, belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan partai politik Rp394,728 miliar.

Kemudian belanja langsung sekitar Rp3,373 triliun dengan meliputi, belanja pegawai Rp153,358 miliar, belanja barang dan jasa Rp1,866 triliun, dan belanja modal Rp1,454 triliun. Selanjutnya, untuk menanggapi berbagai pertanyaan dari sejumlah fraksi tersebut, Rano akan menyampaikan jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi melalui rapat paripurna DPRD.

Sumber: banten.pks.id