PKSTangerang.com - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, meminta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti memanfaatkan budgeting tahun 2015-2016 yang diberikan kepada lembaganya sekitar Rp13 triliun untuk memprioritaskan peningkatan kesejahteraan nelayan di Indonesia.
"Kita berharap dengan adanya dukungan baget anggaran yang cukup besar ini, bukan hanya output maupun kegiatan yang meningkat di KKP. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana supaya tingkat kesejahteraan nelayan kita dapat meningkat," kata Akmal dalam diskusi Focus Group Discussion (FGD) "Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam" di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (17/2).
Lebih lanjut Akmal mengatakan, alasan hingga saat ini kesejahteraan para nelayan belum terwujud, alasannya karena ada berbagai faktor yang menghambat, diantaranya perlindungan nelayan yang tidak terjamin dan sistem pengolahan ikan yang belum baik.
Maka, lanjut Akmal, fraksinya telah menekankan untuk mengesahkan RUU tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya Ikan, dan petambak garam, agar bisa membantu menjawab persoalan tersebut.
"RUU ini merupakan inisiatif dari fraksi PKS. Dan di komisi empat kami sudah membahas sejak 2015. Dan tidak lama lagi akan menyelesaikan pembahasan ini," katanya.
Akmal menjelaskan, bahwa RUU ini sebenarnya semangatnya dan terilhami dari UU kesejahteraan di pertanian, dimana di UU tersebut ada perlindungan untuk petani di Indonesia. "Jadi kita ingin bahwa nelayan kita mendapat perlindungan dan perhatian lebih dari negara sebagaimana di sektor pertania," pungkasnya.
"Kita berharap dengan adanya dukungan baget anggaran yang cukup besar ini, bukan hanya output maupun kegiatan yang meningkat di KKP. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana supaya tingkat kesejahteraan nelayan kita dapat meningkat," kata Akmal dalam diskusi Focus Group Discussion (FGD) "Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam" di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (17/2).
Lebih lanjut Akmal mengatakan, alasan hingga saat ini kesejahteraan para nelayan belum terwujud, alasannya karena ada berbagai faktor yang menghambat, diantaranya perlindungan nelayan yang tidak terjamin dan sistem pengolahan ikan yang belum baik.
Maka, lanjut Akmal, fraksinya telah menekankan untuk mengesahkan RUU tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya Ikan, dan petambak garam, agar bisa membantu menjawab persoalan tersebut.
"RUU ini merupakan inisiatif dari fraksi PKS. Dan di komisi empat kami sudah membahas sejak 2015. Dan tidak lama lagi akan menyelesaikan pembahasan ini," katanya.
Akmal menjelaskan, bahwa RUU ini sebenarnya semangatnya dan terilhami dari UU kesejahteraan di pertanian, dimana di UU tersebut ada perlindungan untuk petani di Indonesia. "Jadi kita ingin bahwa nelayan kita mendapat perlindungan dan perhatian lebih dari negara sebagaimana di sektor pertania," pungkasnya.
Sumber: majalahkartini.co.id
إرسال تعليق