JAKARTA - Sekretaris Bidang Ekuintek-LH DPP PKS Handi Risza menilai apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap infrastuktur sebenarnya sudah bisa dikatakan responsif. Hanya saja masyarakat menginginkan kebijakan yang jauh lebih bisa menyelesaikan masalah.
"Saya mendorong untuk dibuat tim independen, jangan tim yang dibuat oleh kementerian tapi tim independen yang melibatkan beberapa partai," kata Handi di acara PKSMuda Talks bertajuk "Robohnya Infrastruktur Jokowi" di DPP PKS, Jalan TB. Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (1/3/2018).
Tim independen tersebut nantinya, lanjut dosen Universitas Paramadina itu, yang mengaudit infrastruktur sehingga masyarakat bisa mengetahui letak permasalahannya dimana.
"Apakah ada permasalahan kebijakan, permasalahan keuangan (financing), permasalahan teknik atau SOP.
Jika permasalahan tersebut terjawab maka akan mampu menimimalisir hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya.
Hal itulah yang ia dorong pemerintah untuk berani membuat tim audit independen yang tidak hanya bersumber dari kementerian saja.
Yang kedua, kata Handi, permasalahan itu harus menjadi concern tidak hanya masyarakat tapi wakil-wakil di legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat.
"Kita dorong mereka untuk menggunakan haknya entah interpelasi maupun hak angket, sesuai kebutuhannya. Silakan DPR nanti yang mengusulkan dan berdiskusi sejauh mana kebutuhan untuk mengetahui persoalan konstruksi ini. Kalau itu terjawab, proses check and balance akan luar biasa. Jadi pemerintah tidak boleh seenaknya karena dikontrol oleh civil society dan juga dikontrol oleh DPR," ungkapnya.
Sumber: pks.id
إرسال تعليق