 |
| Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta |
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta meminta pemerintah untuk menangguhkan rencana pelatihan Kartu Prakerja.
Dia menilai para buruh yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pekerja informal yang terdampak virus corona atau Covid-19 lebih membutuhkan kebutuhan pokok daripada pelatihan online.
"Konsep Kartu Prakerja sejak awal sudah banyak dikritik karena dianggap tidak efektif memberikan solusi langsung berupa lapangan kerja. Saat ini di saat banyak masyarakat yang terdampak virus corona dan kehilangan mata pencaharian kok malah akan berikan pelatihan secara online," ujar Sukamta, kepada Tribunnews.com, Jumat (17/4/2020).
Menurutnya pelatihan tersebut sangatlah tidak pas dan hanya akan membuang-buang uang rakyat sebesar Rp5,6 triliun.
Wakil rakyat dari Dapil DIY tersebut mengatakan seharusnya uang tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok para buruh dan pekerja informal, daripada hanya digunakan untuk pelatihan online.
"Oleh sebab itu saya minta kepada pemerintah, rencana pelatihan kartu prakerja ini untuk ditangguhkan," tegas Sukamta.
"Lebih baik anggaran Rp5,6 triliun tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok para buruh yang di PHK serta pekerja sektor informal yang kehilangan mata pencaharian. Mereka saat ini butuhnya makan bukan pelatihan," tandasnya.
Sumber: Tribunnews.com
إرسال تعليق