SERANG - Puluhan tokoh Ulama Banten menyampaikan dukungan untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang konsisten menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).
Tokoh Ulama Banten Enting Abdul Karim menuturkan pihaknya mengucapkan terima kasih kepada PKS yang telah menyuarakan suaranya untuk menolak Omnibus Law.
"Kita juga mendorong PKS untuk terus memperjuangkan itu. Kita juga siap mengawal kebijakan-kebijakan PKS yang menolak terkait Omnibus Law," ujarnya usai pertemuan dengan Ketua Fraksi PKS Jajuli Juwaini, Minggu (11/10).
Ustadz Enting khawatir, Banten sebagai basis tenaga kerja, basis pertanahan juga basis investasi, jika UU Cipta Kerja ini tidak dibatalkan maka akan banyak masalah muncul ke depan.
"Kita khawatir, kekayaan alam yang dalam undang-undang dasar jelas semuanya untuk kemakmuran warga, itu akan hilang, karena pemegang investasi Itu nggak mungkin orang lokal investor asing nah kita menghindari itu," ujarnya.
Dirinya menuturkan, beberapa pasal yang masih menjadi permasalahan menurut para kiai diantaranya tentang tenaga kerja, banyak penyimpangan dari UU 13 tahun 2003.
"Masih dicantumkannya klaster pendidikan, kemudian iklim investasi, kita gak menolak investasi itu tapi kearifan lokal harus diperhatikan, AMDAL juga harus diperhatikan," ujarnya.
"Insya Allah kita akan terus mengawal ini sampai nanti tuntas, kami dengan teman-teman akan menghadap ke DPR RI, kami akan terus memperjuangkan Omnibus Law ini supaya gagal," ujarnya.
Sementara itu Ketua Fraksi PKS DPR RI Jajuli Juwaini menuturkan sebagai wakil rakyat harus mendengar aspirasi. Pihaknya mengaku akan welcome dan menerima dengan terbuka semua usulan-usulan termasuk para ulama ini yang memberikan apresiasi tentang penolakan PKS terhadap RUU cipta kerja ini.
"Buat kami di PKS ini, merupakan amunisi yang besar, memberikan semangat yang luar biasa dukungan dari para ulama dan kyai Banten ini, kita akan perhatikan aspirasi ulama ini," ujarnya.
Untuk itu, kata Jajuli, PKS tetap akan istiqomah mempertahankan sikapnya menolak, tetapi PKS juga akan memerangi hoaks dalam setiap informasi-informasi yang tidak benar.
"Kita juga akan mendorong dan mendukung jika nanti para ulama, ormas, LSM melakukan judicial review selama itu sesuai dengan aturan main yang berlaku," tutupnya.
Sumber: rmolbanten.com
إرسال تعليق