Jakarta (23/01) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis mendesak Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) segera menghitung Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023 agar bisa terjangkau petani dan nelayan yang merupakan calon jemaah haji terbanyak.
Hal itu diungkapkan Iskan Lubis dalam rapat kerja Komisi VIII bersama Kementerian Agama (Kemenag) kemaren siang di komplek DPR RI, Senayan.
“KPK memperingatkan itu jangan sampai BIPIH menggerus dana pokok calon haji. Nah saya berharap menteri agama lebih transparan dalam merumuskan dana haji dan tentunya DPR akan mengkritisi,” ungkap Iskan
Menurutnya temuan KPK ini dapat diartikan sebagai peringatan bagi Kemenag dan BPKH untuk berhati hati dalam mengelola dana haji bersama BPKH yang mengakibatkan biaya haji jadi mahal bukan karena biaya haji yanh naik di Saudi, tetapi karena salah kelola dana haji.
“Sebab kalau dana haji dikelola dengan optimal oleh BPKH membuat biaya haji yg dibayar jemaah juga lebih murah,” ucap Iskan saat menyampaikan pendapat di ruang rapat komisi VIII DPR RI, Senayan (19/01/2023)
Menurut Iskan penentuan BPIH ini perlu disegerakan karena untuk mempermudah calon jamaah haji yang mendapat jatah berangkat tahun ini dapat menyiapkan pelunasan biaya hajinya.
Dalam kesempatan rapat itu juga Iskan menyampaikan Kemenag untuk dapat membuat road map bagi lansia kedepannya agar mereka lebih diutamakan keberangkatannya.
Ada dugaan bahwa oknum Travel tertentu mendorong jamaah haji untuk menarik setoran awal mereka untuk berangkat dengan umroh karena lamanya antrian.
“Setoran awal haji yg 25 juta dan antri puluhan tahun ketika ditarik dana yg mengendap puluhan tahun toh tidak untung sama sekali,” ungkap Iskan.
Sumber: fraksi.pks.id
إرسال تعليق