KABUPATEN TANGERANG – Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tangerang, Kamis (11/7/2024), Fraksi PKS melalui anggotanya Didi Suryadi, S.E., menyoroti isu krusial mengenai tingkat pengangguran yang masih tinggi di Kabupaten Tangerang. Pandangan umum ini disampaikan dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tangerang tahun 2025-2045.
Fluktuasi Tingkat Pengangguran dan Kebutuhan Langkah Konkret
Fraksi PKS menggarisbawahi bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Tangerang menunjukkan tren fluktuatif meskipun cenderung menurun dalam sepuluh tahun terakhir. "Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023, tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh karakter investasi padat modal yang kurang menyerap tenaga kerja serta ketidakmampuan kompetensi SDM penduduk lokal untuk mengakses tenaga kerja," ujar Didi Suryadi.
Didi Suryadi juga menyatakan, "Berharap isu ini tidak hanya menjadi isu strategis saja, tetapi perlu adanya langkah konkret yang diambil oleh pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan ini guna mewujudkan visi RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045."
Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian dan Dampaknya
Selain itu, Fraksi PKS menyoroti pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi permukiman dan industri yang tidak terkendali. "Pengalihan fungsi lahan kawasan primer berdampak pada beberapa aspek lingkungan di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan analisis data statistik, seluas 83% wilayah di Kabupaten Tangerang mengalami masa krisis air. Kebijakan pembangunan seperti apa yang akan diambil oleh pemerintah daerah dalam menyelesaikan hal ini?" kata Didi Suryadi.
Pentingnya Peningkatan Kualitas Pendidikan
Fraksi PKS juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Tangerang. "Permasalahan yang dihadapi adalah angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) baru mencapai 8,92 tahun, masih di bawah 9 tahun untuk SMP dan 12 tahun untuk jenjang SMA. Dalam hal sarana dan prasarana pendidikan, masih terdapat 42 persen ruang kelas SD dan SMP yang memiliki kondisi rusak. Apakah pemerataan sarana, peningkatan kualitas, dan pembangunan SDM dapat dimasukkan dalam Arah Kebijakan Pembangunan Daerah (AKPD) di awal periode?" ungkap Didi Suryadi.
Prevalensi Stunting dan Kesehatan Masyarakat
Masalah kesehatan, khususnya prevalensi stunting, juga menjadi perhatian Fraksi PKS. "Penurunan yang terjadi pada tahun 2021–2022 di Kabupaten Tangerang adalah sebesar 2,2%. Untuk mencapai target nasional, perlu diturunkan sebesar 3,55% tiap tahunnya selama 2022-2024. Peningkatan fasilitas kesehatan menjadi penting agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan tersebut," jelas Didi Suryadi.
Dalam penutupannya, Didi Suryadi berharap pandangan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045. "Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, bimbingan, serta keberhasilan dalam upaya terwujudnya Kabupaten Tangerang Gemilang yang maju, sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan," tutupnya.
Posting Komentar