KABUPATEN TANGERANG – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Tangerang menyampaikan pandangan umum atas Nota Keuangan terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna yang digelar pada Jumat (13/9/2024).
Dalam pandangannya, Anggota Fraksi PKS, Imam Sucipto, M.Pd.I, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menyusun Nota Keuangan ini. Namun, PKS menyoroti beberapa hal yang dinilai perlu diperjelas dan diperbaiki, terutama terkait penurunan pada beberapa sumber pendapatan daerah.
PKS menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dalam rancangan perubahan APBD 2024 ditargetkan naik 10,25% atau sebesar Rp381,89 miliar. "Kenaikan ini sangat kami dukung, namun perlu dicermati bahwa beberapa sumber pendapatan seperti retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah justru mengalami penurunan," ujar Imam. PKS mempertanyakan faktor penyebab penurunan target pada Retribusi Daerah yang turun sebesar Rp1,18 miliar serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang turun sebesar Rp1,81 miliar.
Sorotan utama PKS tertuju pada penurunan retribusi dari sektor pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Menurut Fraksi PKS, dengan adanya BPJS, asuransi swasta, serta pasien mandiri, seharusnya sektor kesehatan tidak mengalami penurunan. "Penurunan ini memerlukan penjelasan yang mendalam, apakah ada kendala dalam sistem pelayanan atau pengelolaan keuangan di RSUD," tambahnya.
Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang seharusnya menjadi mesin penggerak ekonomi daerah. Menurut mereka, penurunan pendapatan dari dividen BUMD merupakan sinyal adanya masalah dalam pengelolaan perusahaan daerah tersebut. "Sebagai BUMD yang didukung modal pemerintah, kinerja perusahaan seharusnya menunjukkan progres yang positif. Apakah ini masalah salah kelola atau ada faktor lain? Kami meminta adanya langkah konkret untuk memperbaiki kinerja BUMD ke depan," ujar Imam.
Lebih lanjut, Fraksi PKS juga meminta penjelasan rinci mengenai alokasi belanja daerah, terutama yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebesar Rp2,27 triliun. Mereka ingin memastikan bahwa peningkatan belanja daerah benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. “Kami butuh penjelasan konkret, kebutuhan masyarakat apa saja yang akan diprioritaskan dalam penggunaan anggaran tersebut,” kata Imam.
Dalam penutupnya, Fraksi PKS berharap agar perubahan APBD tahun 2024 ini dapat disempurnakan dengan masukan dari berbagai pihak dan berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif tetap terjalin demi kepentingan masyarakat Kabupaten Tangerang.
"Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam membangun Kabupaten Tangerang yang lebih baik," tutup Imam dalam pidatonya.
إرسال تعليق