KABUPATEN TANGERANG - Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Tangerang kembali menjadi saksi dinamika politik lokal yang mengemuka, Kamis, (10/04/2025). Dalam agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang terkait Pandangan Umum Fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan sejumlah catatan kritis.
Melalui juru bicaranya, Iman Sucipto, Fraksi PKS menyoroti beberapa hal strategis, mulai dari capaian pendapatan daerah hingga perlambatan pertumbuhan ekonomi yang dinilai perlu ditanggapi secara serius oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.
“Memang benar bahwa realisasi pendapatan daerah tahun 2024 mencapai Rp 8,5 triliun, atau 105,8 persen dari target yang ditetapkan dalam Perda Nomor 7 Tahun 2023 dan Perda Nomor 8 Tahun 2024. Begitu pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tembus hingga 107,45 persen,” ujar Iman di hadapan forum.
Namun capaian yang terkesan membanggakan itu tak lantas membuat PKS kehilangan nalar kritisnya. Fraksi ini mempertanyakan apakah penetapan target PAD telah melalui proses kajian yang menyeluruh dan inovatif. “Apakah sebelum penetapan target, sudah dilakukan pengkajian komprehensif untuk menggali potensi secara optimal? Ini penting, agar pengelolaan APBD dilakukan secara lebih efektif dan efisien,” tambah Iman.
Di luar urusan fiskal, Fraksi PKS juga menyinggung nasib para guru ngaji yang selama ini menjadi salah satu elemen penting dalam pembinaan moral masyarakat. Mereka menilai nilai insentif perlu ditingkatkan dan jumlah penerima diperluas. “Jangan lupa, proses pendataan dan sosialisasi mekanisme pengajuan insentif juga harus diperjelas agar informasi ini menjangkau masyarakat secara luas,” kata Iman.
Tak hanya itu, catatan penting juga dilontarkan terkait kondisi ekonomi daerah yang disebut mengalami perlambatan. Fraksi PKS mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 hanya sebesar 5,00 persen, turun dari 5,18 persen di tahun sebelumnya. Dua sektor utama bahkan mencatat pertumbuhan negatif, yakni sektor pertanian, perhutanan, dan perikanan, serta sektor pengadaan listrik dan gas.
“Kami mempertanyakan langkah konkret apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi perlambatan ini dan mencegahnya terulang kembali di masa mendatang,” tegasnya.
Masalah pengangguran pun tak luput dari sorotan. Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan menjadi 6,06 persen, angka ini dinilai masih cukup tinggi. Fraksi PKS mendesak adanya sinergi yang lebih kuat antara Pemkab Tangerang dengan pemerintah provinsi, pusat, maupun pihak luar negeri dalam upaya memperluas lapangan kerja.
Dengan nada tegas namun konstruktif, Fraksi PKS berharap kritik ini dijadikan bahan refleksi dan evaluasi bersama, bukan sekadar sebagai formalitas tahunan. “Kami mendukung penuh segala bentuk perbaikan. Namun, dukungan itu tidak bisa dilepaskan dari sikap kritis terhadap hal-hal yang belum maksimal,” tutup Iman.
Rapat Paripurna ini menjadi bagian penting dari mekanisme checks and balances antara legislatif dan eksekutif di tingkat daerah, serta penanda bahwa demokrasi lokal masih berjalan dengan semangat akuntabilitas.
إرسال تعليق