KABUPATEN TANGERANG - Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang dari Fraksi PKS, Hidayatullah, kembali menunjukkan komitmennya untuk membela kepentingan masyarakat kecil. Dalam Forum Grup Diskusi (FGD) bersama Perumdam TKR yang digelar di Kantor Pusat Perumdam TKR Kabupaten Tangerang, Senin (24/05/2025), ia menyampaikan keberatan atas rencana penyesuaian harga air bersih yang dinilai belum tepat waktunya.
FGD tersebut menghadirkan sejumlah tokoh penting, termasuk Direktur Utama dan jajaran Direksi Perumdam TKR, Dewan Pengawas, Ombudsman Provinsi Banten, serta perwakilan dari BPKP. Dalam forum ini, Perumdam TKR memaparkan bahwa harga air belum pernah naik sejak tahun 2009, sementara perusahaan serupa di daerah lain sudah melakukan penyesuaian tarif. Perumdam TKR juga menyampaikan perlunya peningkatan cakupan layanan dari 69% ke target 80% demi menjangkau lebih banyak warga Kabupaten Tangerang.
Meski demikian, Hidayatullah menekankan bahwa kebijakan tarif harus mempertimbangkan daya beli masyarakat yang saat ini masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi COVID-19. Ia menyarankan agar tarif tidak dinaikkan untuk warga miskin dan kelompok tidak mampu, sampai kondisi ekonomi benar-benar pulih. Sebagai solusi, penyesuaian harga dapat dilakukan secara terbatas di kawasan perumahan elit, sehingga terjadi subsidi silang yang tidak membebani masyarakat kecil.
Lebih lanjut, Hidayatullah juga mendorong agar Perumdam TKR memberikan program pemasangan sambungan air secara gratis bagi masyarakat yang belum terlayani jaringan PDAM. Ia mengusulkan pembentukan tim khusus atau task force untuk menekan tingkat kebocoran air hingga 50 persen. Selain itu, penerapan prinsip TPM (Total Productive Maintenance) dinilai penting untuk meningkatkan keterampilan operator produksi dalam melakukan perbaikan ringan secara mandiri, sehingga efisiensi dan mutu layanan terus meningkat.
Meski mengapresiasi capaian Perumdam TKR yang telah lima kali berturut-turut dinobatkan sebagai Perumda terbaik nasional, Hidayatullah tetap menekankan bahwa prestasi tersebut harus sejalan dengan rasa keadilan sosial. Ia juga menyoroti kondisi perusahaan yang tergolong sehat secara keuangan, bahkan menyumbang PAD sebesar Rp31 miliar di akhir 2025. Hal ini, ditambah tren penurunan harga minyak dunia dan kebijakan diskon listrik dari PLN, menjadi alasan kuat bahwa penyesuaian tarif harus ditunda untuk kelompok rentan.
“Kami bukan menolak peningkatan pelayanan, tapi memastikan agar langkah itu tidak membebani masyarakat kecil. Kita harus jaga keseimbangan antara efisiensi perusahaan dan keadilan sosial,” ujar Hidayatullah.
PKS melalui perwakilannya di DPRD Kabupaten Tangerang kembali menegaskan bahwa keberpihakan kepada rakyat harus tetap menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan publik.
إرسال تعليق