KABUPATEN TANGERANG — Ketimpangan pembangunan di wilayah Tangerang Utara kembali disorot. Anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sapri, secara tegas mendesak agar infrastruktur dasar di Tangerang Utara menjadi prioritas utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027.
Desakan itu disampaikan saat ia menyampaikan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD dalam Musrenbang Kecamatan Teluknaga, Selasa (27/1), yang dihadiri oleh unsur DPRD Provinsi Banten, Forkopimcam, perangkat daerah, kepala desa, tokoh masyarakat, hingga organisasi kepemudaan.
Sapri menegaskan bahwa wilayah Tangerang Utara, termasuk Teluknaga, merupakan salah satu penyumbang besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tangerang, terlebih dengan berkembang pesatnya kawasan strategis seperti PIK 2.
“Kontribusi pajak dari Tangerang Utara sangat besar. Sudah seharusnya ini diimbangi dengan perhatian pembangunan yang setara, terutama infrastruktur dasar yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat,” tegas Sapri.
Ia menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan yang dinilai rusak parah dan membutuhkan penanganan serius serta berkelanjutan, di antaranya: Bojong Renged – Teluknaga, Teluknaga – Tanjung Pasir dan akses menuju wilayah Pakuhaji.
Sapri memaparkan bahwa dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2026, telah dialokasikan anggaran: Sekitar Rp1,5 miliar untuk Bojong Renged–Teluknaga, Rp3,9 miliar untuk Teluknaga–Tanjung Pasir dan Rp7,4 miliar untuk wilayah Pakuhaji
Namun, ia mengingatkan bahwa alokasi tersebut masih berpotensi berubah dalam pembahasan anggaran berikutnya, sehingga perlu dikawal secara serius.
Tak hanya itu, Sapri juga mendorong pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Tangerang yang berada di kisaran Rp44 miliar. Menurutnya, dana tersebut tengah dikomunikasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar dapat diarahkan untuk kebutuhan infrastruktur mendesak, khususnya di Tangerang Utara.
Sebagai landasan perencanaan, Sapri turut memaparkan gambaran umum APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 yang berada di kisaran Rp8,7 triliun, dengan PAD sekitar Rp5,2 triliun.
“Dengan kekuatan anggaran sebesar itu, tidak ada alasan lagi wilayah yang menjadi tulang punggung PAD justru tertinggal dalam pembangunan,” pungkasnya.
إرسال تعليق