Breaking News

PKS Dukung Pembenahan Birokrasi Pemprov Banten

Ketua DPW PKS Banten, Miptahudin
SERANG - Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Banten, Miptahudin menegaskan bahwa PKS memberikan dukungan penuh atas kebijakan WH tentang pembenahan birokrasi, Sabtu (9/6/2018).

Miptah mengatakan, dengan memutasi pejabat di lingkungan Pemprov Banten dapat mewujudkan tata Pemerintahan yang baik dan memenuhi janji politik saat melakukan kampanye. “Birokrasi memang diharapkan berperan besar dalam pelaksanaan seluruh rencana Gubernur yang telah diputuskan dalam kebijakan publik. Makanya komitmen Gubernur harus kita dukung dan jangan diragukan lagi,” ujarnya.

Miptah menilai, birokrasi yang tidak bermutu, justru menjadi beban yang sangat berat bagi Pemprov Banten dan masyarakat. “Secara tegas kami (PKS) sampaikan bahwa kebijakan WH selama ini masih on the treck. Artinya masih di jalur benar sehingga PKS memberikan dukungan apa yang ia putuskan, karena ini bagian dari perbaikan dalam birokrasi di Pemprov Banten agar pelayanan kepada masyarakat lebih baik,” kata Miptah.

Miptah yang merupakan anggota DPRD Propinsi Banten menjelaskan, reposisi atau pengangkatan jabatan memang selayaknya memerhatikan aspek profesionalitas sehingga roda pemerintahan bisa berjalan bersih, efektif dan outcome-nya jelas.

“Kami melihat komitmen WH selaku Gubernur Banten dalam memperbaiki kinerja birokrasi layak mendapat apresiasi. Karena memang tantangan ke depan birokrasi Pemprov Banten harus lebih profesional agar bisa melaksanakan kinerjanya secara baik. Jadi saya salut dengan Pak Gubernur WH yang berani memperbaiki birokrasi di Pemprov Banten dengan menempatkan sejumlah pejabat yang profesional,” tegas Miptah.

Mengamati permasalahan yang terjadi belakangan ini, Ketua DPW PKS Banten itu mengatakan, Akhir – akhir ini Gubernur Banten mulai mendapat kritik terkait sejumlah kebijakannya. Bahkan kritik beberapa kali disampaikan oleh beberapa kader partai yang mengusung WH – Andika. Mulai dari kritik soal kebijakan mutasi jabatan di Pemprov Banten, honor guru sampai infrastruktur.

“Hal tersebut dikarenakan beberapa bulan lalu WH telah melantik sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Banten. Namun kebijakan ini mendapat kritik dari sejumlah kalangan termasuk dari kader partai yang mengusung WH – Andika. Namun bukan WH namanya kalau takut dengan kritik, mantan Wali Kota Tangerang ini pun percaya diri bahwa keputusan yang diambil merupakan kebijakan yang tepat dan benar,” tutupnya.

Sumber: mediabanten.com

Tidak ada komentar