 |
| Anggota Komisi I DPR, Sukamta |
PKSTangerang.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menambah 84 negara dalam daftar negara penerima fasilitas bebas visa kunjungan ke Indonesia yang rencananya mulai diberlakukan, pekan ini. Salah satu penerima fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) itu Israel.
Anggota Komisi I DPR Sukamta mengecam adanya pemberian bebas visa kepada Israel dan Taiwan. Ia mengingatkan Indonesia tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel karena kolonisasi dan imperialisme rezim apartheid Israel. Termasuk dengan Taiwan, karena One-China Policy, karenanya BVKS tidak bisa diberikan kepada Israel.
Ia mengatakan UUD NRI 1945 juga belum berubah dari garis dasar politik luar negeri bebas aktif, juga penentangan terhadap penjajahan di atas dunia, sebagaimana Preambule.
"Preambule Konstitusi harus diindahkan. Tapi ini mengapa pemerintah memberi BVKS kepada negara penjajah seperti Israel? Apakah Menko Kemaritiman, Menteri Luar Negeri dan yang lainnya sudah konsultasi dan memikirkannya secara matang? Ini kebijakan yang ceroboh," kata Sukamta, Selasa (21/12/2015).
Politikus PKS itu menyatakan daftar baru negara penerima BVKS cenderung ceroboh karena tidak mengindahkan prinsip pertahanan dan keamanan atas manfaat. Prinsip manfaat dalam pemberian BVKS, tidak tercermin dalam daftar baru negara penerima BVKS.
Ia mengungkapkan yang ada dalam daftar baru justeru negara-negara terkategori rezim apartheid kolonial dan sponsor teror seperti Israel, juga negara bermasalah dengan narkoba, terorisme, penyelundupan atau perdagangan manusia, serta kejahatan TOC lainnya. Pemerintah juga harus sadar, BVKS bukan obyek liberalisasi.
"Mekanisme pembahasan pemberian BVKS belum sesuai prosedur atau standar Baku dengan stakeholders terkait," lanjut Sukamta, "Komisi I minta untuk dikonsultasikan dan menjadi salah satu stakeholder. Kami mendesak untuk moratorium pemberian BVKS ini khususnya kepada Israel. BVKS untuk Taiwan direview saja," katanya.
"Saya curiga jangan-jangan memang target utama pemberian BVKS ya Israel itu, yang lain-lain untuk pengaburan saja. Padahal pemberian BVKS kepada Israel bisa menjadi langkah maju untuk pembukaan hubungan diplomatik," tambah Sekretaris Fraksi PKS itu.
Anggota Komisi I DPR Sukamta mengecam adanya pemberian bebas visa kepada Israel dan Taiwan. Ia mengingatkan Indonesia tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel karena kolonisasi dan imperialisme rezim apartheid Israel. Termasuk dengan Taiwan, karena One-China Policy, karenanya BVKS tidak bisa diberikan kepada Israel.
Ia mengatakan UUD NRI 1945 juga belum berubah dari garis dasar politik luar negeri bebas aktif, juga penentangan terhadap penjajahan di atas dunia, sebagaimana Preambule.
"Preambule Konstitusi harus diindahkan. Tapi ini mengapa pemerintah memberi BVKS kepada negara penjajah seperti Israel? Apakah Menko Kemaritiman, Menteri Luar Negeri dan yang lainnya sudah konsultasi dan memikirkannya secara matang? Ini kebijakan yang ceroboh," kata Sukamta, Selasa (21/12/2015).
Politikus PKS itu menyatakan daftar baru negara penerima BVKS cenderung ceroboh karena tidak mengindahkan prinsip pertahanan dan keamanan atas manfaat. Prinsip manfaat dalam pemberian BVKS, tidak tercermin dalam daftar baru negara penerima BVKS.
Ia mengungkapkan yang ada dalam daftar baru justeru negara-negara terkategori rezim apartheid kolonial dan sponsor teror seperti Israel, juga negara bermasalah dengan narkoba, terorisme, penyelundupan atau perdagangan manusia, serta kejahatan TOC lainnya. Pemerintah juga harus sadar, BVKS bukan obyek liberalisasi.
"Mekanisme pembahasan pemberian BVKS belum sesuai prosedur atau standar Baku dengan stakeholders terkait," lanjut Sukamta, "Komisi I minta untuk dikonsultasikan dan menjadi salah satu stakeholder. Kami mendesak untuk moratorium pemberian BVKS ini khususnya kepada Israel. BVKS untuk Taiwan direview saja," katanya.
"Saya curiga jangan-jangan memang target utama pemberian BVKS ya Israel itu, yang lain-lain untuk pengaburan saja. Padahal pemberian BVKS kepada Israel bisa menjadi langkah maju untuk pembukaan hubungan diplomatik," tambah Sekretaris Fraksi PKS itu.
Sumber: Tribunnews.com
Posting Komentar