PKSTangerang.com - Selasa, 19 Januari 2016, Wakil Ketua MPR RI DR. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA menggelar audiensi dengan delegasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di ruang kerja Wakil Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III, Lantai 9, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Rombongan KSPI yang hadir dalam audiensi tersebut adalah Presiden KSPI Said Iqbal, Sekjen KSPI Muhammad Rusdi, Ketua Umum FSPN yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden KSPI Iwan Kusmawan, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia dan Anggota LKS Tripartit Nasional Mira Sumirat, Wakil Presiden KSPI yang juga Ketua PB PGRI Didi Suprijadi, Ketua KSPI Jawa Barat Baris Silitonga, serta Majelis Nasional KSPI yang juga Anggota Dewan Pengupahan Nasional Iswan Abdullah dan Calon Dewan BPJS yang juga Ketua Departemen Infokom KSPI Roni Febrianto.
Dalam pertemuan dengan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Presiden KSPI Said Iqbal yang mewakili 1,7 juta anggota KSPI mengutuk keras atas peristiwa bom thamrin yang terjadi di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016 yang lalu. Untuk itu, Said mendorong MPR RI melalui program Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara, yang dapat menekan radikalisme yang berujung pada tindakan ekstrimis terorisme.
Said juga meminta MPR RI agar dapat melibatkan buruh dalam program Sosialisasi Empat Pilar tersebut.
“Kita berharap MPR RI dapat bersinergi dengan buruh melalui program Sosialisasi Empat Pilar untuk menekan radikalisme yang berujung pada kekerasan dan terorisme,” ujarnya.
Selain itu, Said turut mengutarakan keluhan yang saat ini sedang dialami oleh para buruh, yang tidak lain diwakilkan oleh KSPI. Said menyesalkan tindakan aparat keamanan yang menurutnya masih menggunakan kekerasan dalam mentertibkan demontrasi buruh.
Said juga berharap agar MPR RI melakukan dialog dengan pemerintah, terutama membahas kebijakan ekonomi yang belum berpihak pada buruh. Menurut Said, kebijakan ekonomi tentang pengendalian upah dan pengampunan pajak yang dianggap menguntungkan pengusaha dan kelas menengah keatas, tetapi menekan daya beli kelas bawah seperti buruh.
“Terus terang keadilan kami terusik. Maka dari itu, kami berharap MPR RI melakukan dialog dengan pemerintah, agar pihak pemerintah lebih sering diingatkan,” ujar Said.
Merespons keluhan yang diutarakan pihak KSPI, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi keinginan KSPI untuk dilibatkan dalam Sosialisasi Empat Pilar.
Hidayat berpendapat bahwa tidak hanya MPR RI dan unsur masyarakat saja, akan tetapi pemerintah juga harus ikut andil dalam menumbuhkan rasa berbangsa dan bernegara pada warga, terutama dengan munculnya terorisme, dan separatisme sebagai tanda bahwa kurangnya rasa berbangsa dan bernegara.
“Perlu ada lebih keseriusan dalam mengelola Indonesia, terutama dalam menekan radikalisme yang berujung pada terorisme dan separatisme. Terkait Sosialisasi Empat Pilar, sudah seharusnya pemerintah ikut lebih berperan,” ujarnya.
Mengenai keluhan yang disampaikan pihak KSPI, Hidayat bersedia menampungnya, ia juga tidak lupa untuk menunjukan rasa prihatin khususnya pada kondisi yang dialami pihak buruh.
“Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, tentunya kami prihatin atas kondisi yang menerpa teman-teman KSPI,” ujar Hidayat.
Hidayat juga mendorong agar KSPI untuk tidak pernah berhenti berjuang dalam menyampaikan aspirasi. Menurut Hidayat, hingga saat ini kondisi di Indonesia yang merupakan negara demokrasi terbesar masih terbuka untuk memperjuangkan aspirasi dibandingkan di negara lain.
Rombongan KSPI yang hadir dalam audiensi tersebut adalah Presiden KSPI Said Iqbal, Sekjen KSPI Muhammad Rusdi, Ketua Umum FSPN yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden KSPI Iwan Kusmawan, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia dan Anggota LKS Tripartit Nasional Mira Sumirat, Wakil Presiden KSPI yang juga Ketua PB PGRI Didi Suprijadi, Ketua KSPI Jawa Barat Baris Silitonga, serta Majelis Nasional KSPI yang juga Anggota Dewan Pengupahan Nasional Iswan Abdullah dan Calon Dewan BPJS yang juga Ketua Departemen Infokom KSPI Roni Febrianto.
Dalam pertemuan dengan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Presiden KSPI Said Iqbal yang mewakili 1,7 juta anggota KSPI mengutuk keras atas peristiwa bom thamrin yang terjadi di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016 yang lalu. Untuk itu, Said mendorong MPR RI melalui program Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara, yang dapat menekan radikalisme yang berujung pada tindakan ekstrimis terorisme.
Said juga meminta MPR RI agar dapat melibatkan buruh dalam program Sosialisasi Empat Pilar tersebut.
“Kita berharap MPR RI dapat bersinergi dengan buruh melalui program Sosialisasi Empat Pilar untuk menekan radikalisme yang berujung pada kekerasan dan terorisme,” ujarnya.
Selain itu, Said turut mengutarakan keluhan yang saat ini sedang dialami oleh para buruh, yang tidak lain diwakilkan oleh KSPI. Said menyesalkan tindakan aparat keamanan yang menurutnya masih menggunakan kekerasan dalam mentertibkan demontrasi buruh.
Said juga berharap agar MPR RI melakukan dialog dengan pemerintah, terutama membahas kebijakan ekonomi yang belum berpihak pada buruh. Menurut Said, kebijakan ekonomi tentang pengendalian upah dan pengampunan pajak yang dianggap menguntungkan pengusaha dan kelas menengah keatas, tetapi menekan daya beli kelas bawah seperti buruh.
“Terus terang keadilan kami terusik. Maka dari itu, kami berharap MPR RI melakukan dialog dengan pemerintah, agar pihak pemerintah lebih sering diingatkan,” ujar Said.
Merespons keluhan yang diutarakan pihak KSPI, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi keinginan KSPI untuk dilibatkan dalam Sosialisasi Empat Pilar.
Hidayat berpendapat bahwa tidak hanya MPR RI dan unsur masyarakat saja, akan tetapi pemerintah juga harus ikut andil dalam menumbuhkan rasa berbangsa dan bernegara pada warga, terutama dengan munculnya terorisme, dan separatisme sebagai tanda bahwa kurangnya rasa berbangsa dan bernegara.
“Perlu ada lebih keseriusan dalam mengelola Indonesia, terutama dalam menekan radikalisme yang berujung pada terorisme dan separatisme. Terkait Sosialisasi Empat Pilar, sudah seharusnya pemerintah ikut lebih berperan,” ujarnya.
Mengenai keluhan yang disampaikan pihak KSPI, Hidayat bersedia menampungnya, ia juga tidak lupa untuk menunjukan rasa prihatin khususnya pada kondisi yang dialami pihak buruh.
“Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, tentunya kami prihatin atas kondisi yang menerpa teman-teman KSPI,” ujar Hidayat.
Hidayat juga mendorong agar KSPI untuk tidak pernah berhenti berjuang dalam menyampaikan aspirasi. Menurut Hidayat, hingga saat ini kondisi di Indonesia yang merupakan negara demokrasi terbesar masih terbuka untuk memperjuangkan aspirasi dibandingkan di negara lain.
“Kita berharap teman-teman KSPI agar tidak pernah lelah untuk berjuang menyampaikan aspirasinya, sebagian besar pejabat negara baik dari pihak eksekutif maupun legislatif masih bekerja dengan mengutamakan kepentingan rakyat,” tutupnya.
Sumber: Kompas.com
إرسال تعليق