 |
| Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid |
KABUPATEN TANGERANG - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan melakukan impor beras 500 ribu ton.
Menurutnya, langkah ini tidak sesuai dengan janji pemerintahan Joko Widodo.
"Dulu kan sempat dinyatakan Pak Jokowi tidak akan impor beras. Ini kan semuanya dicatat oleh rakyat, jadi hari-hari ini publik dikagetkan dengan izin impor dari Kemendag dengan 500 ribu ton beras," kata Hidayat kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/1/2018).
Wakil Ketua MPR RI ini menyebutkan, sekalipun hanya untuk stok dan tidak disalurkan ke daerah, namun tetap saja kata-kata impor itu tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dulu.
"Apalagi semakin banyak kepala daerah yang menegaskan bahwa daerahnya itu surplus beras seperti Banten, Jatim, Jateng dan Sulsel. Banyak sekali pimpinan kepala daerah yang tegas mengatakan lebih memilih untuk membeli dari daerah-daerah yang lain," kata Hidayat.
Dirinya juga mengutip pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang tidak setuju dengan impor beras.
"Mendingan beli dari Banten, Jabar atau Sulsel ya. Kalau Jakarta memang nggak ada sawahnya kan pasti dia akan beli dari sekitarnya," kata Hidayat.
Hidayat menjelaskan, memang sudah seharusnya Presiden Jokowi mendengarkan keluhan dari rakyat.
"Dan penting juga bagi Pak Jokowi untuk menegaskan akan segera panen raya karena banyak daerah surplus beras sekaligus meminta untuk tidak ada impor beras. Alangkah baiknya bila Pak Jokowi segera menegaskan untuk batalkan impor beras," katanya.
Hidayat menambahkan, kata impor tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan pemerintahan Jokowi.
"Karena itu suatu yang tidak menginginkan untuk mensejahterakan petani kita. Seharusnya dengan komitmen nawacita Pak Jokowi kita sudah bisa mandiri dan berkedaulatan pangan. Dan tidak lagi kita disusahkan oleh harga-harga yang meninggi padahal Itu sesuatu yang bisa menjadi produk unggulan dari Indonesia," kata Hidayat.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akhirnya membuka keran impor beras pada tahun 2018. Sebanyak 500.000 ton beras akan diimpor dari Vietnam dan Thailand.
Kebijakan impor beras dilakukan untuk menambah stok beras yang akhir-akhir ini mengalami penurunan.
Kebijakan impor beras pemerintah sendiri menarik untuk dicermati, sebab berkorelasi dengan ketahanan pangan Indonesia.
Sumber: Tribunnews.com
إرسال تعليق