 |
| Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Tangerang, Ahmad Syahril |
KABUPATEN TANGERANG – DPRD Kabupaten Tangerang menggelar Rapat Paripurna DPRD tentang pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ Bupati Tangerang 2021, yang digelar di Gedung Dewan kawasan Puspemkab Tangerang, Tigaraksa, Senin (21/3/2022).
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberi catatan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tangerang 2021.
Diantaranya, Fraksi PKS mempertanyakan banyaknya pengembang yang belum menyerahkan fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos) kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Ketua Fraksi PKS, Ahmad Syahril menyampaikan, fraksinya mengapresiasi kinerja eksekutif yang telah bekerja optimal sejak pandemi Covid-19 melanda sampai saat ini.
“PKS juga menilai Pemkab Tangerang mampu menjaga keseimbangan APBD dalam menjalankan sejumlah program pembangunan,” ungkap Ahmad Syahril dalam rapat paripurna yang dihadiri Bupati Tangerang, A Zaki Iskandar dan Wakilnya Mad Romli, Sekda Kabupaten Tangerang, Maesal Rasyid dan sejumlah kepala OPD.
Namun demikian, kata Syahril, PKS memberikan sejumlah penilaian diantaranya terkait aset daerah. Hingga saat ini banyak fasum-fasos dari pengembang yang belum diserahkan kepada pemerintah daerah.
PKS juga menyoroti kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang belum optimal menggali potensi pajak dan retribusi. PKS juga mempertanyakan pajak dan retribusi dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta yang belum masuk ke kas Pemkab Tangerang.
“Banyak potensi pendapatan daerah, baik dari pajak restoran dan retribusi, yang belum digali secara optimal,” kata Syahril.
Sedang dari aspek infrastruktur, FPKS menyoroti masih banyaknya sarana dan prasana jalan di bagian utara, mulai Kecamatan Kosambi, Kronjo dan Kecamatan Mekar Baru, yang rusak. “Begitu juga banyak bangunan Puskesmas yang sudah tidak layak digunakan untuk pelayanan kesehatan,” imbuh Syahril.
Sumber: pelitabanten.com
Posting Komentar