KABUPATEN TANGERANG - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Tangerang menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perbaikan infrastruktur dalam pandangan akhir mereka terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Pandangan ini disampaikan oleh Ian Mulyana, S.Kom, dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (30/9/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Ian Mulyana mengapresiasi target kenaikan PAD sebesar 10,25% atau sekitar Rp 381,89 miliar, namun ia juga mengingatkan pentingnya peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Ia menyoroti perlunya perbaikan dalam kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti BPR Kerta Raharja dan PD Pasar Niaga Kerta Raharja, yang mengalami penurunan target dividen.
Fraksi PKS juga menekankan pentingnya pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang lebih mudah, serta optimalisasi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. "Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam layanan pajak untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi," ungkap Ian.
Di sektor infrastruktur, Fraksi PKS menyoroti dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Pantura, terutama terkait kerusakan jalan akibat aktivitas proyek. PKS meminta agar regulasi operasional kendaraan proyek ditegakkan dan Dishub membuat pos pantau untuk memonitor lalu lintas proyek demi kepentingan masyarakat umum.
Dalam bidang pendidikan, Fraksi PKS mengusulkan pendataan bangunan sekolah yang memerlukan rehabilitasi, peningkatan kesejahteraan guru swasta, serta pemerataan bantuan pemerintah kepada sekolah-sekolah swasta. Sementara di bidang kesehatan, PKS menyoroti belanja yang telah mencapai 23,96% dari total APBD dan mendorong pemerataan pelayanan di seluruh kecamatan melalui penambahan fasilitas kesehatan yang memadai.
Tidak hanya itu, Fraksi PKS juga memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan insentif bagi kader PKK, Posyandu, dan guru ngaji. Mereka juga mengusulkan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di setiap daerah pemilihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal.
Sebagai penutup, Fraksi PKS merekomendasikan agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2024 disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang, dengan harapan perubahan ini akan berdampak positif bagi pembangunan daerah.
"Kami berharap, perubahan APBD ini dapat mendorong percepatan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Tangerang dan membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat," tutup Ian Mulyana.
Posting Komentar