KABUPATEN TANGERANG – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Tangerang, Sapri S.Sos, SE, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tangerang yang digelar Kamis (10/10/2024), menyampaikan sejumlah pandangan kritis terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025.
Sapri menyampaikan apresiasinya atas Nota Keuangan yang disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Tangerang. Namun, ia menyoroti beberapa hal yang menurutnya perlu penjelasan lebih lanjut, terutama terkait target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran (SiLPA) yang dinilai masih bermasalah.
Penurunan Target PAD dari Hasil Kekayaan Daerah
Salah satu hal yang menjadi sorotan utama Sapri adalah penurunan target PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Dalam pidatonya, ia mengungkapkan bahwa meskipun total target PAD tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 14,30% atau Rp532,61 miliar, target dari sektor ini justru turun sebesar 1,62% atau Rp976 juta dari target APBD 2024.
"Kami mempertanyakan mengapa PAD dari sektor ini menurun, padahal sumber-sumber PAD lainnya justru mengalami peningkatan. Ini perlu dijelaskan oleh pemerintah daerah," kata Sapri dalam rapat yang dihadiri anggota DPRD dan pejabat terkait.
Tingginya SiLPA 2023
Fraksi PKS juga menyoroti tingginya SiLPA pada tahun 2023, yang menurut Sapri menunjukkan adanya masalah dalam perencanaan dan penyerapan anggaran. "Tingginya SiLPA menandakan lambatnya penyerapan anggaran, dan ini tidak boleh terulang. Ke depan, kita berharap pemerintah daerah mampu memperbaiki manajemen anggaran agar SiLPA tidak lagi terlalu tinggi," ujarnya.
SiLPA yang tinggi, lanjut Sapri, menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan tidak terserap secara maksimal, sehingga output dan outcome dari belanja daerah menjadi tidak optimal.
Alokasi Dana untuk PT LKM Arta Kertaraharja
Selain itu, Sapri juga mempertanyakan alokasi anggaran sebesar Rp10 miliar untuk PT LKM Arta Kertaraharja, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dianggap belum menunjukkan kinerja positif. Ia meminta pemerintah daerah menjelaskan alasan pemberian alokasi anggaran kepada perusahaan yang pada tahun 2024 belum memberikan kontribusi signifikan dalam bentuk dividen.
"BUMD ini belum menunjukkan progres yang memadai, namun justru mendapatkan alokasi dana cukup besar. Kami menunggu penjelasan pemerintah daerah terkait keputusan ini," tegasnya.
Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Dalam penutup pidatonya, Sapri menyinggung tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang tahun 2025 yang mengusung tema "Pemerataan Pembangunan Berwawasan Lingkungan dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Kolaborasi Antar Sektor". Ia meminta pemerintah daerah untuk menjelaskan dampak proyek strategis nasional yang sedang berjalan di wilayah utara Tangerang, terutama terkait upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan daya saing dengan daerah lain.
Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh anggota DPRD, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah pejabat daerah. Klarifikasi dari pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih jelas terkait berbagai kebijakan anggaran di APBD 2025.
Posting Komentar