Fraksi PKS Soroti Stabilitas Fiskal dan Apresiasi Fokus Pemda pada Pendidikan dan Kesehatan

KABUPATEN TANGERANG - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Tangerang menyampaikan pandangan umumnya dalam Rapat Paripurna terkait Penjelasan Bupati atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Rapat tersebut digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang pada Senin (07/07/2025).

Ketua Fraksi PKS, Sapri, S.Sos, menyatakan pihaknya mengapresiasi langkah Pemerintah Daerah yang tetap konsisten dalam menjaga mandatory spending sesuai amanat undang-undang, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan.

"Fraksi PKS memberikan apresiasi atas komitmen Pemda yang tetap mengalokasikan anggaran sesuai ketentuan perundangan, bahkan melebihi batas minimal. Alokasi untuk pendidikan mencapai Rp2,28 triliun atau 24,22% dari total belanja daerah. Ini melampaui ketentuan minimal 20% sesuai UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional," ujar Sapri.

Sementara itu, untuk sektor kesehatan, anggaran yang dialokasikan juga dinilai sangat memadai. "Alokasi sektor kesehatan mencapai Rp2,12 triliun atau 24,61% dari total belanja di luar gaji ASN. Ini jauh di atas ketentuan minimal 10% sebagaimana diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan," tambahnya.

Di sisi pendapatan, Fraksi PKS menyoroti peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup signifikan dalam perubahan APBD 2025. Dari yang semula Rp4,68 triliun, kini direncanakan naik menjadi Rp5,11 triliun atau naik sebesar Rp434,85 miliar (9,29%).

Rinciannya meliputi:

• Pajak daerah naik Rp360,07 miliar atau 9,57%

• Retribusi daerah naik Rp27,7 miliar atau 15,99%

• Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik Rp388,47 juta atau 0,64%

Sapri juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang akuntabel dan efisien. Ia menyoroti lonjakan penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) hasil audit BPK RI tahun anggaran 2024.

"Penerimaan pembiayaan daerah naik signifikan sebesar Rp388,15 miliar atau 97,04%, sementara pengeluaran pembiayaan tetap di angka Rp30 miliar. Fraksi PKS mempertanyakan langkah strategis apa yang akan diambil untuk menjaga stabilitas fiskal dan cash flow daerah," ujarnya.

Sapri menutup pandangannya dengan mengingatkan agar pengelolaan anggaran tetap berorientasi pada kepentingan publik secara luas, serta dilakukan secara transparan dan berkelanjutan demi pembangunan daerah yang lebih baik.