Aleg PKS: Tak Boleh Ada Anak Sakit Terlantar Karena BPJS Nonaktif

KABUPATEN TANGERANG - Anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Imam Sucipto, menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh warga, terutama anak-anak, mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa terhambat persoalan administrasi. Hal ini disampaikannya setelah membantu seorang anak, Nur Hanifatul Muslimah, yang sempat tertahan perawatannya akibat BPJS Kesehatan tidak aktif.

Peristiwa itu terjadi pada Ahad (5/10/2025) ketika Imam menerima laporan dari warga bahwa Nur Hanifatul, anak dari pasangan Slamet dan Siti, harus segera dirujuk ke rumah sakit karena kondisi kesehatannya menurun. Namun, keluarga tak bisa langsung membawa sang anak ke rumah sakit lantaran BPJS Kesehatan yang dimiliki sudah tidak aktif.

“Saya segera berkoordinasi dengan pihak terkait agar anak tersebut bisa langsung dirawat di RS QODR Karawaci sambil mengurus aktivasi BPJS-nya. Alhamdulillah, BPJS Kesehatan sudah aktif kembali dan anak bisa dirujuk serta mendapatkan perawatan,” ujar Imam.

Akses Kesehatan Harus Terjamin

Imam menegaskan, hak mendapatkan layanan kesehatan merupakan bagian dari kewajiban negara kepada rakyat. Karena itu, tidak boleh ada warga, terutama anak-anak, yang terlantar akibat kendala administratif.

“Tak boleh ada anak sakit yang tidak tertangani hanya karena BPJS-nya nonaktif. Negara hadir melalui kebijakan, dan kami di DPRD berkomitmen untuk memastikan implementasinya berjalan di lapangan,” katanya.

Orang tua pasien, Slamet, menyampaikan rasa syukur atas bantuan tersebut. “Terima kasih Pak Dewan Imam yang sudah bantu mengaktifkan BPJS anak saya. Sekarang sudah empat hari dirawat di RS QODR Karawaci dan kondisinya mulai membaik,” ucapnya.

Komitmen Aleg PKS

Imam Sucipto menambahkan, Fraksi PKS DPRD Kabupaten Tangerang akan terus membuka ruang aspirasi dan membantu warga yang menghadapi kendala akses kesehatan. “Kami tidak ingin ada masyarakat kecil yang kesulitan berobat hanya karena urusan administrasi. Pemerintah dan lembaga pelayanan publik harus lebih tanggap terhadap situasi darurat seperti ini,” ujarnya.

Menurutnya, koordinasi antara DPRD, Dinas Kesehatan, dan BPJS Kesehatan menjadi kunci untuk memastikan pelayanan masyarakat berjalan cepat dan efektif. “Semua elemen harus bergerak bersama agar tidak ada lagi cerita anak sakit menunggu lama karena BPJS belum aktif,” kata Imam.

Dengan langkah seperti ini, Imam berharap kehadiran wakil rakyat benar-benar terasa di tengah masyarakat, terutama bagi keluarga kecil yang membutuhkan perhatian dan pertolongan segera.