Breaking News

header ads

Anggaran Pilkada Meningkat, PKS Pertajam Revisi UU Pilkada

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mustafa Kamal
PKSTangerang.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melihat bahwa anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berpotensi meningkat sebanyak dua kali lipat. Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari PKS Mustafa Kamal mengatakan pihaknya ingin mempertajam materi perlu tidaknya dilakukan revisi Undang-Undang (UU) Pilkada dan pasal mana saja yang perlu direvisi dalam upaya memastikan Pilkada serentak dapat berjalan secara baik dan aman.

Mustafa Kamal mengatakan, UU Pilkada yang ada saat ini tidak memuat aturan terkait anggaran, sehingga anggaran Pilkada saat ini berpotensi meningkat dua kali lipat dibandingkan Pilkada sebelumnya.

"Total anggaran Pilkada serentak sudah memasuki angka 6T, angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pilkada sebelumnya yang hanya berkisar 4T," kata Mustafa Kamal melalui pesan singkat, Rabu (17/6/2015).

Selain itu, kata Mustafa, UU Pilkada ini tidak mengatur solusi atas daerah-daerah yang belum mengalokasikan anggaran pelaksanaan, pengawasan ataupun pengamanan Pilkada. Dana Hibah untuk pengawasan (BAWASLU) dan pengamanan (POLRI) mengalami hal yang serupa.

"Dari 269 Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 nanti, ada 3 daerah yang sampai saat ini belum menandatangi Dana Hibah Pelaksanaan Pilkada dan 11 daerah belum mencairkan dana hibah tersebut," ungkap Mustafa.

UU Pilkada yang ada saat ini, kata Mustafa, juga tidak memuat aturan terkait dengan partai yang sedang berkonflik atau memiliki dualisme kepengurusan. Saat ini, lanjutnya, ada dua partai yang sedang berkonflik, yakni Golkar dan PPP.

"Pilkada sebagai momentum konsolidasi politik tidak bisa terealisasi apabila kedua partai tersebut tidak mengikuti Pilkada karena tidak adanya aturan yang mengatur partai yang sedang berkonflik," ujarnya.

Diketahui, pelaksanaan Pilkada serentak tahap pertama telah ditentukan untuk dilaksanakan pada 9 Desember 2015 nanti. Pilkada serentak diharapkan mampu menjadi ajang konsolidasi politik dan momentum memperbaiki kualitas pemimpin daerah. Ditengah persiapan Pilkada serentak tahap 1 ini ada usulan dari 26 Anggota Komisi ll DPR untuk merevisi Undang-Undang Pilkada karena payung hukum ini dirasa masih terdapat berbagai kekurangan. [tribunnews.com]

Posting Komentar

0 Komentar