 |
| Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat |
PKSTangerang.com - Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat menyayangkan fungsi kementerian masih bekerja sebagai operator dalam menjalankan fungsi kenegaraan. Menurutnya, permasalahan yang masih menjadi hambatan roda pemerintahan hingga saat ini ketika kementerian bertindak sebagai regulator sekaligus operator.
“Kementerian seharusnya menjadi regulator dan pengawas aktivitas kenegaraan. Namun, saat ini saya melihat dua kementerian mitra Komisi IX, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan, masih menjalankan fungsi ganda sebagai kementerian,” kata Adang.
Politisi dari Jawa Barat II ini meminta pemerintah, terutama kementerian, untuk melepaskan fungsinya sebagai operator. Ia mencontohkan, masih banyak rumah sakit besar yang dikelola Kementerian Kesehatan, seperti RS Hasan Sadikin di Bandung dan RSCM di Jakarta.
“Seharusnya berikan saja pengelolaan rumah sakit besar kepada pemda seperti RS Dr.Sutomo di Surabaya. Pemerintah pusat cukup membuat regulasi, memberikan alokasi anggaran, dan melakukan kontrol pengawasan kepada rumah sakit,” ujarnya.
Pada contoh Kementerian Ketenagakerjaan, lanjut Adang, 14 dari 276 BLK (Balai Latihan Kerja) masih dikelola pemerintah pusat. Sedangkan 262 lagi dikelola pemda dan swasta.
“14 BLK yang masih dikelola pemerintah pusat ini berikan saja pada pemerintah daerah di lokasi BLK itu berada. Jangan lagi pemerintah pusat mengurusi masalah teknis operasional yang malah membuat buruknya sistem kinerja kementerian,” saran Politisi PKS itu.
Adang menambahkan pengelolaan ibadah haji pun masih dilakukan Kementerian Agama. Mulai dari penyusunan regulasi, pelaksanaan, hingga pengawasan ibadah haji. Adang menyebut kondisi tersebut sebagai sumber utama penyimpangan.
“Masih banyak hal yang perlu diperbaiki di negara ini, mulai dari institusi negara yang besar hingga institusi daerah. Presiden dan Wakil Presiden harus mulai memperhatikan hal ini. Masalah pemerintahan lebih strategis daripada masalah-masalah sepele yang sering dihembuskan oleh pimpinan nasional,” pungkas Adang. [fraksidpr.pks.id]
“Kementerian seharusnya menjadi regulator dan pengawas aktivitas kenegaraan. Namun, saat ini saya melihat dua kementerian mitra Komisi IX, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan, masih menjalankan fungsi ganda sebagai kementerian,” kata Adang.
Politisi dari Jawa Barat II ini meminta pemerintah, terutama kementerian, untuk melepaskan fungsinya sebagai operator. Ia mencontohkan, masih banyak rumah sakit besar yang dikelola Kementerian Kesehatan, seperti RS Hasan Sadikin di Bandung dan RSCM di Jakarta.
“Seharusnya berikan saja pengelolaan rumah sakit besar kepada pemda seperti RS Dr.Sutomo di Surabaya. Pemerintah pusat cukup membuat regulasi, memberikan alokasi anggaran, dan melakukan kontrol pengawasan kepada rumah sakit,” ujarnya.
Pada contoh Kementerian Ketenagakerjaan, lanjut Adang, 14 dari 276 BLK (Balai Latihan Kerja) masih dikelola pemerintah pusat. Sedangkan 262 lagi dikelola pemda dan swasta.
“14 BLK yang masih dikelola pemerintah pusat ini berikan saja pada pemerintah daerah di lokasi BLK itu berada. Jangan lagi pemerintah pusat mengurusi masalah teknis operasional yang malah membuat buruknya sistem kinerja kementerian,” saran Politisi PKS itu.
Adang menambahkan pengelolaan ibadah haji pun masih dilakukan Kementerian Agama. Mulai dari penyusunan regulasi, pelaksanaan, hingga pengawasan ibadah haji. Adang menyebut kondisi tersebut sebagai sumber utama penyimpangan.
“Masih banyak hal yang perlu diperbaiki di negara ini, mulai dari institusi negara yang besar hingga institusi daerah. Presiden dan Wakil Presiden harus mulai memperhatikan hal ini. Masalah pemerintahan lebih strategis daripada masalah-masalah sepele yang sering dihembuskan oleh pimpinan nasional,” pungkas Adang. [fraksidpr.pks.id]
Posting Komentar