 |
| Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasludin |
PKSTangerang.com - Komisi IV DPR menyarankan kepada Pemerintah, dalam menghadapi ketersediaan bahan pangan pokok seperti beras, handaknya ditangani dengan perhitungan kebutuhan pertahun. Bukan menghadapi dengan cara per momen seperti halnya menghadapi bulan puasa dan Lebaran.
"Pemerintah seharusnya jangan bilang momen-momen jadi diperhitungkan pertahun," ujar anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin saat dihubungi Harian Terbit di Jakarta, Minggu (21/6/2015).
Terkait pernyataan Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Sofyan Djalil yang mengatakan pasca Lebaran dan apabila terjadi kekeringan dan gagal panen atau terjadi badai El Nino diharus membuka kran impor beras, Andi menilai Pemerintah jangan gegabah terburu-buru mengambil langkah instan.
"Menko nggak tahu teknis, yang tahu Kementan kalau dibilang cukup dan di bilang nggak perlu impor ya nggak impor. Impor dilakukan jika terjadi El Nino kekeringan, panen tidak tercapai, impor ini wacana lama yang terus diwacanakan. Impor bukan harapan tapi kondisi terakhir darurat tapi sudah harus bisa dihitung. Tidak ada tanda-tanda akan terjadi kegagalan panen," ulas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Pihaknya berharap agar Pemerintah dapat memaksimalkan peran Kementrian Pertanian (Kementan) yang berkoordinasi dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam mengendalikan bahan pangan khususnya beras. Perhitungan Pemerintah, lanjutnya, harus mengetahui daerah-daerah yang akan melakukan panen raya, dan mendorong Bulog agar tidak kalah dengan para pengusaha yang mampu membeli beras dengan harga diatas Bulog.
"Seharusnya hitungannya kan tahunan bukan sebulan, dua bulan lihat daerah mana yang pananen. Itu makanya perlu menguatkan Bulog jangan sampai dibeli pengusaha, karena harga pengusaha lebih tinggi daripada Bulog. Bagaimana Bulog dapat menjaga harga pokok pembelian (HPP) ditingkat petani," paparnya.
Lebih lanjut Andi mengingatkan kran impor dibuka apabila pasca Lebaran dan apabila terjadi gagal panen, diharapkan tidak lantas menjatuhkan petani didaerah yang tengah panen. Karena potensi impor hanya akan menjatuhkan harga hasil panen petani ditingkat pasaran.
"Komisi IV DPR minta Mentan (Menteri Pertanian) dan Bulog jangan sampai impor, jangan impor jadi tujuan, impor jangan jadi rutin. Impor-impor ini kan masalah jangan sampai harga ditingkat petani terkoreksi ini kan menjatuhkan petani, kasihan," imbaunya.
Sementara itu Pemerintah menyatakan tidak menutup kemungkinan impor beras dilakukan jika memang terpaksa.
Hal itu disampaikan oleh Menko bidang Perekonomian Sofyan Djalil yang mengatakan, saat ini stok beras sudah aman dengan beberapa di daerah tengah memasuki musim panen. Sehingga, peluang impor beras hingga saat ini belum terpikirkan.
"Untuk saat ini stok beras aman hingga lebaran. Tapi, setelah lebaran dan menghadapi badai El Nino, dikhawatirkan impor," ujar Sofyan.
Pihaknya pun akan menghitung nanti pada akhir bulan ini berapa yang bisa dibeli oleh Bulog. Intinya, kata Sofyan, sekarang adalah pengadaan beras dalam negeri walaupun harganya lebih tinggi tidak apa-apa diproduksi jika barangnya ada.
"Tapi kalau barangnya tidak ada, terpaksa nanti kita akan menghadapi badai El Nino untuk memutuskan atau dirapatkan lagi harus diimpor, kalau memang barang dalam negeri tidak cukup," tutupnya. [harianterbit.com]
"Pemerintah seharusnya jangan bilang momen-momen jadi diperhitungkan pertahun," ujar anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin saat dihubungi Harian Terbit di Jakarta, Minggu (21/6/2015).
Terkait pernyataan Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Sofyan Djalil yang mengatakan pasca Lebaran dan apabila terjadi kekeringan dan gagal panen atau terjadi badai El Nino diharus membuka kran impor beras, Andi menilai Pemerintah jangan gegabah terburu-buru mengambil langkah instan.
"Menko nggak tahu teknis, yang tahu Kementan kalau dibilang cukup dan di bilang nggak perlu impor ya nggak impor. Impor dilakukan jika terjadi El Nino kekeringan, panen tidak tercapai, impor ini wacana lama yang terus diwacanakan. Impor bukan harapan tapi kondisi terakhir darurat tapi sudah harus bisa dihitung. Tidak ada tanda-tanda akan terjadi kegagalan panen," ulas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Pihaknya berharap agar Pemerintah dapat memaksimalkan peran Kementrian Pertanian (Kementan) yang berkoordinasi dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam mengendalikan bahan pangan khususnya beras. Perhitungan Pemerintah, lanjutnya, harus mengetahui daerah-daerah yang akan melakukan panen raya, dan mendorong Bulog agar tidak kalah dengan para pengusaha yang mampu membeli beras dengan harga diatas Bulog.
"Seharusnya hitungannya kan tahunan bukan sebulan, dua bulan lihat daerah mana yang pananen. Itu makanya perlu menguatkan Bulog jangan sampai dibeli pengusaha, karena harga pengusaha lebih tinggi daripada Bulog. Bagaimana Bulog dapat menjaga harga pokok pembelian (HPP) ditingkat petani," paparnya.
Lebih lanjut Andi mengingatkan kran impor dibuka apabila pasca Lebaran dan apabila terjadi gagal panen, diharapkan tidak lantas menjatuhkan petani didaerah yang tengah panen. Karena potensi impor hanya akan menjatuhkan harga hasil panen petani ditingkat pasaran.
"Komisi IV DPR minta Mentan (Menteri Pertanian) dan Bulog jangan sampai impor, jangan impor jadi tujuan, impor jangan jadi rutin. Impor-impor ini kan masalah jangan sampai harga ditingkat petani terkoreksi ini kan menjatuhkan petani, kasihan," imbaunya.
Sementara itu Pemerintah menyatakan tidak menutup kemungkinan impor beras dilakukan jika memang terpaksa.
Hal itu disampaikan oleh Menko bidang Perekonomian Sofyan Djalil yang mengatakan, saat ini stok beras sudah aman dengan beberapa di daerah tengah memasuki musim panen. Sehingga, peluang impor beras hingga saat ini belum terpikirkan.
"Untuk saat ini stok beras aman hingga lebaran. Tapi, setelah lebaran dan menghadapi badai El Nino, dikhawatirkan impor," ujar Sofyan.
Pihaknya pun akan menghitung nanti pada akhir bulan ini berapa yang bisa dibeli oleh Bulog. Intinya, kata Sofyan, sekarang adalah pengadaan beras dalam negeri walaupun harganya lebih tinggi tidak apa-apa diproduksi jika barangnya ada.
"Tapi kalau barangnya tidak ada, terpaksa nanti kita akan menghadapi badai El Nino untuk memutuskan atau dirapatkan lagi harus diimpor, kalau memang barang dalam negeri tidak cukup," tutupnya. [harianterbit.com]
Posting Komentar