PKSTangerang.com - Sebagai Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan memiliki perhatian dan kepedulian yang sangat besar untuk memajukan masyarakat dan tanah Parahyangan. Pria yang akrab disapa Kang Aher ini telah menanamkan kebijakan, program, dan anggaran untuk kemajuan di segala bidang. Tidak hanya di perkotaan, beliau juga memiliki pemikiran dan kebijakan untuk pembangunan desa dan perdesaan.
Pemikiran dan kebijakan tersebut harus didukung secara nyata oleh segenap penyelenggara pemerintahan di Provinsi Jawa Barat. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi Jawa Barat harus mampu berkinerja yang tinggi agar dapat mewujudkan Jawa Baraat yang maju dan sejahtera untuk semua.
BPMPD Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsingya, yaitu yang pertama meningkatnya jumlah bantuan keuangan dan hibah untuk desa dikhawatirkan akan menumpulkan kemandirian desa. Kedua pertanggungjawaban penggunaan anggaran bantuan utuk desa belum berbanding lurus dengan kompetensi dan kapasitas aparatur pemerintah desa. Dan yang terakhir diperlukan sumber daya yang tinggi pada BPMPD untuk mampu menjalankan fungsi rentang kendali dalam mengawasi penggunaan anggaran bantuan oleh desa-desa di Jawa Barat.
Masalah-masalah tersebut akan diatasi dengan Agenda Perubahan BPMPD Provinsi Jawa Barat 2015-2016, melalui tiga langkah, yaitu moto kerja dengan simbol BPMPD dan semboyan ngahiji ngurus desa, pacantel keur pangwangunan, pola kerja (sinergitas BPMPD), dan kinerja atau Gubernur Ngamumule Lembur. Gubernur Ngamumule Lembur (GNL) sendiri mengandung pengertian bahwa Gubernur sebagai pemimpin memiliki perhatian dan kasih sayang yang besar terhadap rakyat dan tanah leluhurnya untuk dijaga kelestarian, keharmonisan, dan kegotongroyongan agar tercapai cita – cita untuk maju dan sejahtera bagi semua.
Agenda perubahan BPMPD tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan terobosan agar desa yang mandiri, maju, dan sejahtera dapat segera terwujud. Terobosan yang dilakukan adalah melalui Desa Laboratorium Sinergitas dengan dua inovasi. Pertama yaitu pengunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengatasi variasi topografi dan kontur wilayah-wilayah desa di Jawa Barat agar pesan dua arah dalam waktu singkat dapat tersampaikan. Kedua yaitu segitiga model dalampendampingan desa yaitu integrasi unsur birokrasi (OPD), non birokrasi (swasta dan atau perguruan tinggi), dan masyarakat (termasuk seniman) dalam pendampingan desa.
Kegiatan GNL di tiga desa Jawa Barat
GNL I dilaksanakan di Kampung Punaga, Desa Mandalakasih, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut pada (26-27/06/2015). Pada GNL I ini diisi dengan berbagai kegiatan, yakni Riungan Desa (FGD) yang membahas implementasi Pergub Jabar nomor 44 tahun 2012 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa di Jawa Barat, diskusi mengenal dan menggali potensi desa. Selain itu dibahas juga penguatan Bumdes dan perencanaan pengembangan wisata pesisir Desa Mandalakasih.
Kehadiran Gubernur Jawa Barat untuk melihat pelaksanaan riungan desa dilanjutkan dengan acara “ngabuburit GNL” di Kampung Punaga memberikan semangat kepada masyarakat desa. Kegiatan GNL I diakhiri dengan buka bersama dan shalat tarawih bersama Gubernur Jawa Barat di Masjid Kaum Kecamatan Pameungpeuk.
GNL II dilaksanakan pada (11/09/2015) di Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Desa ini dipilih karena prestasinya sebagai Juara I Lomba Desa Tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2015. Salah satu prestasi yang dicapai ialah mampu mewujudkan desa bebas buta baca Al-Qur’an yang merupakan inovasi Pemerintahan Desa Kebonturi.
Pada GNL II dilaksanakan berbagai kegiatan seperti sosialisasi inovasi sms center, penguatan Bumdesa, model segitiga pendampingan desa (DLS). Selain itu, juga dilakukan penyerahan Trofi Juara I sampai dengan IV Lomba Desa dan Lomba Kelurahan tingkat Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, seniman Doel Sumbang juga turut memberikan mentoring atau bimbingan kepada generasi muda di Arjawinangun dan sekitarnya untuk memajukan seni dan budaya khas Cirebon.
Acara puncak dalam GNL II ini adalah kehadiran Kang Aher dalam Rembug Dusun Kebonturi untuk mencanangkan dimulainya penguatan kapasitas SDM pemerintahan desa melalui pelatihan pengelolaan keuangan desa bersama BPKP. Kerja sama dengan BPKP tersebut dimaksudkan agar aparatur pemerintahan desa di Jawa Barat mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan bantuan keuangan maupun hibah yang bersumber dari APBN, APBD provinsi dan APBD Kabupaten/kota juga APB Desa.
GNL terus berlanjut hingga GNL III yang dilaksanakan tanggal (19/11/2015) di Desa Nyalindung, Kecamatan Nyalindung dan pada tanggal (20/11/2015) di Desa Bojongraharja, Kecamatan Cikembar. Tema yang diangkat pada GNL III ini adalah Menjadi Desa Emas Jawa Barat untuk menjawab konsep kebijakan Desa Emas Jawa Barat yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat pada saat GNL I.
Dalam acara ini dilakukan penandatanganan MOU Percepatan Penguatan Badan Usaha Milik Desa oleh Gubernur Jawa Barat dan Direktur PT. Pos Indonesia, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama PT. Pos dengan Bumdes Bojongraharja, Nyalindung dan Sukaraja serta penyerahan ijin operasional oleh Kepala Kantor PT. Pos Indonesia Regional V kepada Bumdes.
Selain itu, dilakukan juga workshop pengelolaan aplikasi tata kelola keuangan desa bagi aparatur pemerintah kabupaten dan pemerintah Desa Kabupaten Sukabumi, pameran potensi desa dan layanan masyarakat dari OPD Kabupaten Sukabumi, dan juga apresiasi seni Lembur Kuring. Acara puncak GNL III ini merupakan peresmian Opersional Bumdes – agen pos oleh PJ. Bupati Sukabumi di Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten.
GNL Ketiga ini merupakan pelaksanaan terakhir GNL pada tahun 2015. Semua langkah dan evaluasi dalam pelaksanaan GNL 2015 ini akan dijadikan bahan perumusan konsep kebijakan pembangunan perdesaan di Jawa barat selanjutnya pada tahun 2016.
Tak hanya perumusan konsep kebijakan, akan diwujudkan juga bentuk kemitraan tidak hanya antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten/kota. Bentuk kemitraan tersebut akan dibangun menjadi forum antar pemerintah provinsi dan perwakilan pemerintah kabupaten di Indonesia yang disebut Forum Padesaan.
Pemikiran dan kebijakan tersebut harus didukung secara nyata oleh segenap penyelenggara pemerintahan di Provinsi Jawa Barat. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi Jawa Barat harus mampu berkinerja yang tinggi agar dapat mewujudkan Jawa Baraat yang maju dan sejahtera untuk semua.
BPMPD Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsingya, yaitu yang pertama meningkatnya jumlah bantuan keuangan dan hibah untuk desa dikhawatirkan akan menumpulkan kemandirian desa. Kedua pertanggungjawaban penggunaan anggaran bantuan utuk desa belum berbanding lurus dengan kompetensi dan kapasitas aparatur pemerintah desa. Dan yang terakhir diperlukan sumber daya yang tinggi pada BPMPD untuk mampu menjalankan fungsi rentang kendali dalam mengawasi penggunaan anggaran bantuan oleh desa-desa di Jawa Barat.
Masalah-masalah tersebut akan diatasi dengan Agenda Perubahan BPMPD Provinsi Jawa Barat 2015-2016, melalui tiga langkah, yaitu moto kerja dengan simbol BPMPD dan semboyan ngahiji ngurus desa, pacantel keur pangwangunan, pola kerja (sinergitas BPMPD), dan kinerja atau Gubernur Ngamumule Lembur. Gubernur Ngamumule Lembur (GNL) sendiri mengandung pengertian bahwa Gubernur sebagai pemimpin memiliki perhatian dan kasih sayang yang besar terhadap rakyat dan tanah leluhurnya untuk dijaga kelestarian, keharmonisan, dan kegotongroyongan agar tercapai cita – cita untuk maju dan sejahtera bagi semua.
Agenda perubahan BPMPD tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan terobosan agar desa yang mandiri, maju, dan sejahtera dapat segera terwujud. Terobosan yang dilakukan adalah melalui Desa Laboratorium Sinergitas dengan dua inovasi. Pertama yaitu pengunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengatasi variasi topografi dan kontur wilayah-wilayah desa di Jawa Barat agar pesan dua arah dalam waktu singkat dapat tersampaikan. Kedua yaitu segitiga model dalampendampingan desa yaitu integrasi unsur birokrasi (OPD), non birokrasi (swasta dan atau perguruan tinggi), dan masyarakat (termasuk seniman) dalam pendampingan desa.
Kegiatan GNL di tiga desa Jawa Barat
GNL I dilaksanakan di Kampung Punaga, Desa Mandalakasih, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut pada (26-27/06/2015). Pada GNL I ini diisi dengan berbagai kegiatan, yakni Riungan Desa (FGD) yang membahas implementasi Pergub Jabar nomor 44 tahun 2012 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa di Jawa Barat, diskusi mengenal dan menggali potensi desa. Selain itu dibahas juga penguatan Bumdes dan perencanaan pengembangan wisata pesisir Desa Mandalakasih.
Kehadiran Gubernur Jawa Barat untuk melihat pelaksanaan riungan desa dilanjutkan dengan acara “ngabuburit GNL” di Kampung Punaga memberikan semangat kepada masyarakat desa. Kegiatan GNL I diakhiri dengan buka bersama dan shalat tarawih bersama Gubernur Jawa Barat di Masjid Kaum Kecamatan Pameungpeuk.
GNL II dilaksanakan pada (11/09/2015) di Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Desa ini dipilih karena prestasinya sebagai Juara I Lomba Desa Tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2015. Salah satu prestasi yang dicapai ialah mampu mewujudkan desa bebas buta baca Al-Qur’an yang merupakan inovasi Pemerintahan Desa Kebonturi.
Pada GNL II dilaksanakan berbagai kegiatan seperti sosialisasi inovasi sms center, penguatan Bumdesa, model segitiga pendampingan desa (DLS). Selain itu, juga dilakukan penyerahan Trofi Juara I sampai dengan IV Lomba Desa dan Lomba Kelurahan tingkat Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, seniman Doel Sumbang juga turut memberikan mentoring atau bimbingan kepada generasi muda di Arjawinangun dan sekitarnya untuk memajukan seni dan budaya khas Cirebon.
Acara puncak dalam GNL II ini adalah kehadiran Kang Aher dalam Rembug Dusun Kebonturi untuk mencanangkan dimulainya penguatan kapasitas SDM pemerintahan desa melalui pelatihan pengelolaan keuangan desa bersama BPKP. Kerja sama dengan BPKP tersebut dimaksudkan agar aparatur pemerintahan desa di Jawa Barat mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan bantuan keuangan maupun hibah yang bersumber dari APBN, APBD provinsi dan APBD Kabupaten/kota juga APB Desa.
GNL terus berlanjut hingga GNL III yang dilaksanakan tanggal (19/11/2015) di Desa Nyalindung, Kecamatan Nyalindung dan pada tanggal (20/11/2015) di Desa Bojongraharja, Kecamatan Cikembar. Tema yang diangkat pada GNL III ini adalah Menjadi Desa Emas Jawa Barat untuk menjawab konsep kebijakan Desa Emas Jawa Barat yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat pada saat GNL I.
Dalam acara ini dilakukan penandatanganan MOU Percepatan Penguatan Badan Usaha Milik Desa oleh Gubernur Jawa Barat dan Direktur PT. Pos Indonesia, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama PT. Pos dengan Bumdes Bojongraharja, Nyalindung dan Sukaraja serta penyerahan ijin operasional oleh Kepala Kantor PT. Pos Indonesia Regional V kepada Bumdes.
Selain itu, dilakukan juga workshop pengelolaan aplikasi tata kelola keuangan desa bagi aparatur pemerintah kabupaten dan pemerintah Desa Kabupaten Sukabumi, pameran potensi desa dan layanan masyarakat dari OPD Kabupaten Sukabumi, dan juga apresiasi seni Lembur Kuring. Acara puncak GNL III ini merupakan peresmian Opersional Bumdes – agen pos oleh PJ. Bupati Sukabumi di Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten.
GNL Ketiga ini merupakan pelaksanaan terakhir GNL pada tahun 2015. Semua langkah dan evaluasi dalam pelaksanaan GNL 2015 ini akan dijadikan bahan perumusan konsep kebijakan pembangunan perdesaan di Jawa barat selanjutnya pada tahun 2016.
Tak hanya perumusan konsep kebijakan, akan diwujudkan juga bentuk kemitraan tidak hanya antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten/kota. Bentuk kemitraan tersebut akan dibangun menjadi forum antar pemerintah provinsi dan perwakilan pemerintah kabupaten di Indonesia yang disebut Forum Padesaan.
Sumber: Kompas.com
Posting Komentar