Penghargaan tersebut merupakan yang ketiga atas nama Gubernur Jabar, sekaligus menjadi penghargaan ke-enam bagi Pemprov (Balai Layanan Pengadaan Secara Elektronik/LPSE Dinas Komunikasi Informatika Jabar) secara berturut-turut dari tahun 2010 lalu.
Aher dinilai memiliki kepemimpinan yang kuat dalam proses pengadaan tender elektronik di lingkungan Pemprov Jabar. Sehingga terjadi efisiensi pengadaan terhadap APBD Jabar sekitar 13-18 persen per tahun. Penghargaan diberikan oleh Kepala Bappenas Sofyan Djalil dan Kepala LKPP Agus Prabowo.
"Bagi kami, layanan elektronik adalah prioritas. Setelah menjadi pilot project Bappenas 2008, kami genjot. Sehingga tahun 2010 sudah 100 persen kota dan kabupaten di Jawa Barat menggunakan layanan ini," kata Aher setelah menerima penghargaan di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa (10/11).
Pemprov Jabar menerima penghargaan dari 631 LPSE se-Indonesia saat ini. Dari jumlah tersebut, Pemprov Jabar sudah memfasilitasi lebih dari 445 ribu paket senilai Rp 996 triliun dengan penghematan hingga Rp 80 triliun.
Selain Pemprov Jabar, Kota Tasikmalaya meraih penghargaan sejenis, sementara Kabupaten Tasikmalaya memperoleh penghargaan atas penerapan Inpres No 7 terkait Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan.
Aher menekankan, sekalipun LPSE membuat nyaman pengadaan barang dan jasa selama ini, pihaknya berharap terus ada perbaikan sistem pengadaan.
"Dengan LPSE semuanya efisien. Tahun 2015 ini saja ada penghematan Rp 338 miliar dari APBD Jabar. Namun kami minta pemerintah pusat agar tidak sekedar hemat, tapi kualitas terus ditingkatkan. Paradigmanya bukan selalu yang termurah," katanya.
Menurut dia, jika pendekatan selalu murah, maka layanan kepada masyarakat tak dijamin yang terbaik. Namun yang terpenting adalah tender dengan penekanan kualitas dengan harga/tarif yang wajar.
"Jangan harga duluan, mari kita ubah sedikit dengan pendekatan merit system, sehingga yang diperoleh adalah vendor terbaik namun dengan harga wajar," katanya.
Aher mengisahkan, di tahun 2010 dirinya sempat diprotes akibat penerapan LPSE yang dianggap memihak kapitalis karena membuka ruang pengusaha darimana pun untuk ikut tender. Akan tetapi, akhirnya semua pihak menerima karena pengusaha lokal Jabar pun bisa ikut tender di daerah lain. Sehingga terjadi keadilan dan peluang setara bagi semua pihak.
Sumber: pks.id
Posting Komentar