PKS: Kisruh Guru Bukti Pemerintah Gagal Jalankan Amanat Konstitusi

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjabat sebagai anggota DPR Komisi X, Abdul Fikri Faqih

JAKARTA - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjabat sebagai anggota DPR Komisi X, Abdul Fikri Faqih mengatakan, permasalah guru menunjukkan pemerintah gagal menjalankan amanat konstitusi terlihat dari tidak adanya road map untuk guru maupun dosen.

DPR hanya bisa berupaya dengan revisi Undang- Undang Nomor 14/2005 tentang Sistem Pendidikan. Sedangkan upaya untuk merumuskan cetak biru pengajaran dan kesejahteraan guru menjadi tanggung jawab eksekutif.

Selain itu, dalam UUD 1945, pemerintah negara Indonesia dibentuk untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian diperkuat oleh pasal 31 UUD 1945 bahwa pendidikan sebagai hak warga negara yang wajib dibiayai pemerintah.

“Atas dasar itu, pemerintah tidak boleh berdalih bahwa sedang kesulitan keuangan, sehingga menjadi alasan untuk tidak mengangkat guru PNS. Padahal di luar sana ada ratusan ribu honorer K2 yang sudah mengabdi puluhan tahun tapi tak kunjung diangkat menjadi PNS,” katanya kepada SP, Kamis (20/9).

Menurut Fikri, sebetulnya pemerintah memiliki anggaran yang besar. Sebanyak 20% APBN atau senilai Rp 444 triliun dialokasikan untuk fungsi pendidikan. Namun, 63% dana ditransfer ke daerah dan sisanya 37% dibagi-bagi ke 20 kementerian/ lembaga.

Meski dana transfer daerah, Fikri mengatakan, pengangkatan guru PNS tetap menjadi wewenang pusat. Sehingga pemda tidak melakukan pengangkatan guru karena ada peraturan pusat yang melarang pemda mengangkat honorer baru. Sedangkan, sejak moratorium, sekolah mengalami kekurangan guru jika tidak diisi oleh guru baru.

Terkait dengan aksi solidaritas para guru, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi, mengimbau agar para guru melakukannya dengan tertib. Pasalnya, PGRI berdiri paling depan mengawal perjuangan para guru honorer, dan terus melakukan berbagai upaya agar ada solusi bagi mereka.

“Untuk itu, kami mengimbau agar aksi solidaritas di tempat masing-masing dilakukan dengan tertib, simpatik, dan proses pembelajaran tetap dilakukan secara bergantian. Jangan sampai ada kelas yang kosong. Anak-anak didik kita harus tetap layani dengan baik. Semoga ada jalan keluar yang baik untuk teman-teman semua,” ujarnya di Jakarta, Rabu (20/9) malam.

Sumber: beritasatu.com