KABUPATEN TANGERANG - Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014-2019 Susi Pudjiastuti menilai politisi Indonesia memiliki peran penting untuk mengatasi masalah Natuna, Kepulauan Riau.
Hal tersebut ditegaskan Susi di acara Ngopi Bareng Presiden PKS bertajuk "Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan" di Gedung DPP PKS Jakarta Selatan, Senin (20/1/2020).
"Dengan peraturan yang kita buat, tidak ada transhipment, illegal fishing, tindakan selama lima tahun kemarin, itu tuna di banda sudah besar-besar sekali dan akhirnya satu tuna di antara enam tuna di dunia yang dimakan dari Indonesia. Tapi to believe, to continue sustaining ya harus ada komitmen bersama untuk menangani Natuna terutama politisi," kata Susi.
"Karena kalau saya perhatikan selama lima tahun gabung dalam pemerintahan, politisi itu make most of the matter. Kalau bad, maka politisi juga bad. Kalau bagus maka politisi harus banyak menjadi countryman. Jadi negarawan yang peduli rakyat," kata dia menambahkan.
Ia melihat politisi itu sangat menentukan dan keberlanjutan dari sebuah bangsa. "One politician doesnt care ya bangsa itu akan turun kualitasnya. Kualitasnya bernegaranya turun, corruption has become a normal thing. Nasib bangsa dan pembangunan, pertumbuhan, sebuah bangsa dan negara itu sangat bergantung pada kualitas politisinya," kata dia.
Sambil melihat Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta, Susi menyebutkan kalau anggota DPR memiliki prinsip maka ia akan berjuang keras untuk keberlangsungan kehidupan berbangsa termasuk kedaulatan negara.
"Kalau di DPR sudah punya prinsip, ya it's hard untuk against. Politisi yang bertanggung jawab, politisi yang peduli terhadap nasib bangsa. Apapun dikerjain. Jika politisinya tidak on board ya susah. Karena partai politik itu sangat menentukan sekali," ungkap dia.
"Banyak orang pintar, banyak orang baik, banyak orang willing, tapi harus ada politisi yang baik juga. Bagaimana meng-encourage politician to makes things a matter. Saya pikir itu menjadi poin besar. Kita ini negara berdaulat dan memiliki hak berdaulat," ujar Susi menambahkan.
Sumber: pks.id
Posting Komentar