 |
| Ketua FPKS MPR RI Tb Soenmandjaja Roekmandis (foto: kalteng.pks.id) |
PKSTangerang.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meluncurkan Sekolah Konstitusi bagi pejabat publiknya. Menurut Ketua FPKS MPR RI Tb Soenmandjaja Roekmandis, sekolah itu merupakan wujud tanggung jawab PKS untuk menyosialisasikan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI kepada seluruh masyarakat Indonesia.
"Di masa mendatang, para anggota dewan yang memiliki peran signifikan bagi pembangunan negeri ini dapat mengoptimalkan peranannya dalam proses pembentukan hukum nasional," kata Soenmandjaja dalam siaran persnya, Kamis 29 Oktober 2015.
Soenman menjelaskan, pembentukan sekolah konstitusi itu sesuai dengan amanat UU No 17 tahun 2014 juncto UU No 42 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Permusyaratan Rakyat, Dewak Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).
"Oleh karena itu, Sekolah Konstitusi yang diinisiasi FPKS merupakan bagian dari pelaksanaan dan penguatan fungsi dan tanggung jawab tersebut," ujarnya.
Peluncuran sekolah itu telah dilakukan kemarin, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Peluncuran dilakukan di Gedung MPR dengan pembicara kunci Presiden PKS Sohibul Iman
"Ini kami jadikan titik tolak mengingat arti penting Sumpah Pemuda dan keterkaitan langsung dengan sejarah lahirnya bangsa Indonesia," kata Soenman.
Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan partainya sangat menyadari pentingnya nilai-nilai konstitusi dan etika dalam membangun karakter bangsa, khususnya bagi para penyelenggara negara. Tujuannya, agar para pejabat publik dapat menggali nilai-nilai konstitusi yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa.
"Sekaligus mengokohkan kembali serta mewujudkan cita-cita bersama. Cita-cita yang tidak hanya makin memperkuat kedaulatan negeri, tapi juga menginspirasi dunia dalam berbagai aspek kehidupan, baik politik, sosial, maupun ekonomi. Karena itulah PKS melalui fraksinya di MPR terpanggil untuk menyelenggarakan Sekolah Konstitusi," ujar Sohibul Iman.
"Di masa mendatang, para anggota dewan yang memiliki peran signifikan bagi pembangunan negeri ini dapat mengoptimalkan peranannya dalam proses pembentukan hukum nasional," kata Soenmandjaja dalam siaran persnya, Kamis 29 Oktober 2015.
Soenman menjelaskan, pembentukan sekolah konstitusi itu sesuai dengan amanat UU No 17 tahun 2014 juncto UU No 42 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Permusyaratan Rakyat, Dewak Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).
"Oleh karena itu, Sekolah Konstitusi yang diinisiasi FPKS merupakan bagian dari pelaksanaan dan penguatan fungsi dan tanggung jawab tersebut," ujarnya.
Peluncuran sekolah itu telah dilakukan kemarin, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Peluncuran dilakukan di Gedung MPR dengan pembicara kunci Presiden PKS Sohibul Iman
"Ini kami jadikan titik tolak mengingat arti penting Sumpah Pemuda dan keterkaitan langsung dengan sejarah lahirnya bangsa Indonesia," kata Soenman.
Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan partainya sangat menyadari pentingnya nilai-nilai konstitusi dan etika dalam membangun karakter bangsa, khususnya bagi para penyelenggara negara. Tujuannya, agar para pejabat publik dapat menggali nilai-nilai konstitusi yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa.
"Sekaligus mengokohkan kembali serta mewujudkan cita-cita bersama. Cita-cita yang tidak hanya makin memperkuat kedaulatan negeri, tapi juga menginspirasi dunia dalam berbagai aspek kehidupan, baik politik, sosial, maupun ekonomi. Karena itulah PKS melalui fraksinya di MPR terpanggil untuk menyelenggarakan Sekolah Konstitusi," ujar Sohibul Iman.
Sumber: pks.id
Posting Komentar