 |
| Ketua DPP PKS, Pipin Sopian |
JAKARTA - Beragam usulan muncul dari para Anggota DPR untuk membantu penanganan virus corona (COVID-19), mulai dari pemotongan gaji di bulan april, gaji dipotong 50 persen, hingga Gedung DPR dijadikan tempat perawatan pasien.
Ketua DPP PKS, Pipin Sopian menyebut PKS lebih sependapat agar gaji seluruh pejabat pemerintah dipotong untuk membantu penanganan corona.
"PKS mengusulkan semua Pejabat dari pusat sampai daerah (pimpinan lembaga negara dan daerah) gajinya dipotong untuk bantu mencegah penyebaran virus Corona," kata Pipin saat dihubungi, Rabu (25/3)
Selain gaji, Pipin mengatakan, PKS juga meminta kepada pemerintah agar biaya perjalanan dinas para pejabat dihapuskan sementara waktu dan dialihkan untuk penanganan corona.
"Kami juga mengusulkan semua perjalanan dinas para pejabat, termasuk konsumsi rapat dihapuskan selama satu tahun," ujarnya.
Selain masyarakat, pemotongan gaji para pejabat itu akan sangat bermanfaat bagi para tenaga medis. Sebagaimana diketahui, alat pelindung diri (APD) masih sangat minim.
"Dananya dialokasikan untuk masyarakat dan tim medis yang terdampak COVID-19," kata Pipin.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKS DPR Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, Fraksi PKS sudah melakukan pemotongan gaji pada bulan maret ini, dan akan segera disalurkan untuk membantu penanganan corona.
"PKS mah sudah melakukan pemotongan yang bulan maret dan langsung disalurkan. Berupa APD dan sebagainya," kata Ledia kepada kumparan.
"Penyaluran yang sudah dilakukan di RS Persahabatan Jakarta, RS Polri Jakarta, RS Hasan Sadikin Bandung, RS Paru Rotinsulu Bandung, RS Al Ihsan Kab Bandung, RSUD Cibabat Cimahi, RS Al Islam Bandung dan beberapa rumah sakit lainnya," sambung Ledia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, anggaran penanganan corona telah diambil dari realokasi anggaran beberapa kementerian yang dinilai belum mendesak.Staf medis Indonesia ikut serta dalam tes massal untuk virus corona COVID-19 di stadion Patriot di Bekasi. Foto: AFP/REZAS
Dia sebanyak Rp 62,3 triliun belanja kementerian dan lembaga akan direalokasikan untuk penanganan COVID-19. Angka ini lebih besar dari yang disampaikannya pada Rabu (18/3) sebesar Rp 5-10 triliun.
“Untuk melaksanakan berbagai macam permintaan yang sesuai dengan urgensi di kesehatan, kami sampai hari ini sudah identifikasi Rp 62,3 triliun dari belanja K/L yang akan bisa direalokasikan untuk bisa diprioritaskan sesuai arahan presiden,” ujar Sri Mulyani dalam video conference, Jumat (20/3).
Sumber: Kumparan.com
Posting Komentar