PKS Kabupaten Tangerang
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto saat melakukan aksi Khidmat PKS dalam bentuk pembagian masker dan hand sanitizer kepada petugas SPBU di Kota Tangerang, Rabu (24/3).

KOTA TANGERANG - Meski tidak ditetapkan status "lockdown" dalam menanggulangi persebaran wabah virus corona tapi Pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengkarantina diri secara sukarela dengan tetap berada di rumah dan mengurangi semaksimal mungkin kegiatan di tempat umum.

Untuk menjamin situasi masa tenang tersebut tetap kondusif Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto minta Pertamina menyiagakan stok gas dan mempermudah mekanisme penjualan gas LPG. Jangan sampai di masa pemulihan situasi ini masyarakat dipusingkan dengan kelangkaan gas LPG untuk kebutuhan sehari-hari.

Mulyanto agar agen, sub-agen hingga pangkalan penyalur gas secara pro-aktif menyediakan jasa pesan antar gas LPG ke rumah-rumah warga. Langkah ini perlu dipertimbangkan karena sangat membantu keberhasilam program social distancing terkait penanggulangan Covid-19.

"Dalam kondisi seperti ini semua pihak harus terlibat dalam menciptakan suasana damai dan tenang, ternasuk Pertamina.

Pertamina punya peran yang cukup vital dalam penyediaan bahan bakar minyak dan gas untuk kebutuhan warga selama tinggal di rumah. 

Untuk itu Pertamina harus memperhatikan persediaan dan kelancaran distribusi. Jangan sampai terjadi kelangkaan yang menyebabkan kepanikan baru bagi masyarakat," ujar Mulyanto saat melakukan aksi Khidmat PKS dalam bentuk pembagian masker dan hand sanitizer kepada petugas SPBU di Kota Tangerang, Rabu (24/3).

Mulyanto mengingatkan Pertamina untuk mengawasi jalur distribusi BBM dan gas. Dalam situasi seperti ini bukan tidak mungkin ada pihak tertentu yang ingin mendapat keuntungan dengan cara curang.

"Mafia-mafia itu tidak peduli dengan kesulitan masyarakat. Mereka hanya mengejar untung di saat permintaan masyarakat terhadap BBM dan gas melonjak. Untuk itu Pertamina harus bisa mengantisipasi berbagai modus kecurangan yang ada," saran anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi masalah energi sumberdaya mineral (ESDM), ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta lingkungan hidup.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama