PKS Minta Pemda Kaji Ulang PSBB Jilid III di Kabupaten Tangerang

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Tangerang, Ahmad Syahril Baidillah

KABUPATEN TANGERANG - Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Tangerang, Ahmad Syahril Baidillah meminta Pemerintahan Daerah (Pemda) Kabupaten Tangerang mengkaji ulang rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid III.

Menurutnya, PSBB I yang sudah dan PSBB II yang sedang dijalankan tidak efektif mencegah penyebaran Covid-19. Jumlah Pasien Dalam Perawatan (PDP) dan Orang Dalam Pemntauan (ODP) justru terus meningkat.

"Seharusnya ada evaluasi kenapa setiap PSBB selalu ada peningkatan ODP dan PDP bahkan positif, bukankah tujuan PSBB itu untuk pencegahan?" kata Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang itu, Sabtu (16/5/2020).

Selain itu, Syahril juga mengkritis terkait biaya pelaksanaan PSBB yang cukup besar. Perlu evaluasi terkait anggaran dan distribusinya.

“Belum terkait anggaran yang harus dikritisi, jangan sampai biaya untuk JPS dan Oprasional sama besar, tapi distribusi JPS dan BLT lambat dan tidak tepat sasaran, ditambah terkait oprasionalnya pun tidak transparan,” katanya.

Syahril juga mengkritisi pelaksanaan PSBB yang setengah-tengah. Pemda dinilai kurang tegas dalam menegakan aturan PSBB.

“Bahkan PDP di Kabupaten menyebar dan menjadi import carrier ke wilayah lain. Banyak kebijakan yang lamban dan tidak tegas, walaupun PSBB ini sifatnya himbauan, seperti kasus pabrik Pemi dan Chingluh,” ujarnya.

Ia berharap sebelum diperpanjang PSBB, pemda bisa membuat kajian untuk mengevaluasi secara komprehenship apakah sudah efektif dan tepat sasaran.

Kedua, menurutnya Syahril pemda harus bisa melibatkan seluruh stakeholder pemerintahan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pengkondisian eduksi masyarakat, karena selama ini terlihat jalan sendiri.

“Jadi PSBB itu harus melibatkan semua stakholder dan juga membuat kajian untuk mengevaluasi secara komprehenship,” tandasnya.