Ian Mulyana Bantu UMKM Rentan Ekonomi Akses Modal Lewat Penguatan Legalitas

KABUPATEN TANGERANG - Sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, mendapat pembekalan soal pentingnya legalitas usaha dan akses permodalan. Kegiatan yang digelar di Kosambi Dalam, Sabtu (20/09/ 2025), itu dihadiri anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari Fraksi PKS, Ian Mulyana.

Di hadapan para pelaku UMKM, Ian menekankan bahwa sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi rakyat, sekaligus kelompok yang paling rentan ketika terjadi tekanan ekonomi. Karena itu, ia menilai legalitas usaha harus menjadi fondasi utama agar UMKM bisa berkembang.

“Legalitas bukan sekadar syarat administratif, tapi pintu masuk untuk mendapat akses modal dan perlindungan. Kami ingin memastikan pelaku UMKM tidak berjalan sendiri, tetapi mendapatkan pendampingan yang nyata,” kata Ian.

Ian juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tangerang yang mendukung penuh kegiatan pembinaan ini. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan legislatif penting agar pelaku usaha rakyat bisa naik kelas. “Harapan kami, peserta bisa memperoleh wawasan yang bermanfaat, khususnya terkait perizinan usaha dan kemudahan memperoleh permodalan yang ringan dan mudah diakses,” ujarnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tangerang, Anna Ratna Maemunah, menjabarkan sejumlah aspek legalitas yang perlu dipenuhi. Mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal bagi produk makanan, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk merek, hingga izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

Selain legalitas, kata Anna, pemerintah daerah juga menyediakan pendampingan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH), serta fasilitas pinjaman lunak melalui Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB). “Dengan legalitas lengkap, UMKM bisa lebih profesional dan mendapat peluang pasar yang lebih luas,” ujarnya.

Suasana kegiatan berlangsung hangat. Para pelaku UMKM antusias bertanya mengenai persoalan yang mereka hadapi, terutama terkait kesulitan akses perizinan dan modal.

Ian menegaskan, DPRD Kabupaten Tangerang melalui Komisi II akan terus mengawal program-program yang berpihak pada UMKM, terutama di desa-desa. “UMKM adalah pilar ekonomi rakyat. Tugas kami memastikan mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dan berdaya saing,” kata dia.