 |
| Anggota Pansus Restribusi Kesehatan DPRD Banten, Tuti Elfita |
PKSTangerang.com - Anggota Pansus Restribusi Kesehatan DPRD Banten, Tuti Elfita mendesak Pemprov Banten terus meningkatkan sarana, prasarana, serta tenaga medis di RSUD Banten dan RSUD Malingping.
“Pemprov perlu memperhatikan sarpras di kedua RSUD itu untuk bisa memberikan pelayanan sesuai kelasnya, yaitu Kelas C pada RSUD Malingping dan RSUD Rujukan Kelas B bagi RSUD Banten,” kata Tuti di Serang, Selasa (20/10).
Menurut Tuti, saat ini RSUD Banten belum mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai sebuah rumah sakit rujukan. Ia juga mendesak Pemprov segera membuat perencanaan yang matang, apabila berencana mendirikan sebuah UPTD seperti balai laboratorium kesehatan (labkes).
“Jangan sampai pengadaan peralatan laboratorium tanpa diikuti penyediaan SDM yang memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidangnya. Sehingga peralatan yang canggih dan mahal tidak bisa dioptimalkan penggunaannya,” ujarnya.
Sementara Anggota Pansus lainnya Budi Prajogo mengungkapkan Pemprov Banten perlu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pengguna kartu BPJS. Ia juga mengingatkan Pemprov untuk segera melakukan penyesuaian atau evaluasi tariff paling lambat dalam tiga tahun.
“Sehingga sebelum tiga tahun Pemprov Banten diharapkan sudah melakukan evaluasi, tidak hanya terkait peningkatan tarif, tetapi juga penurunan tariff, bila dalam pelaksanaannya nanti ternyata memberatkan masyarakat," tutupnya.
“Pemprov perlu memperhatikan sarpras di kedua RSUD itu untuk bisa memberikan pelayanan sesuai kelasnya, yaitu Kelas C pada RSUD Malingping dan RSUD Rujukan Kelas B bagi RSUD Banten,” kata Tuti di Serang, Selasa (20/10).
Menurut Tuti, saat ini RSUD Banten belum mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai sebuah rumah sakit rujukan. Ia juga mendesak Pemprov segera membuat perencanaan yang matang, apabila berencana mendirikan sebuah UPTD seperti balai laboratorium kesehatan (labkes).
“Jangan sampai pengadaan peralatan laboratorium tanpa diikuti penyediaan SDM yang memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidangnya. Sehingga peralatan yang canggih dan mahal tidak bisa dioptimalkan penggunaannya,” ujarnya.
Sementara Anggota Pansus lainnya Budi Prajogo mengungkapkan Pemprov Banten perlu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pengguna kartu BPJS. Ia juga mengingatkan Pemprov untuk segera melakukan penyesuaian atau evaluasi tariff paling lambat dalam tiga tahun.
“Sehingga sebelum tiga tahun Pemprov Banten diharapkan sudah melakukan evaluasi, tidak hanya terkait peningkatan tarif, tetapi juga penurunan tariff, bila dalam pelaksanaannya nanti ternyata memberatkan masyarakat," tutupnya.
Sumber: banten.pks.id
Posting Komentar